Catatan PAI

Mencegah Upaya Sekularisasi Pancasila

MENCEGAH UPAYA SEKULARISASI PANCASILA Tulisan K.H Ma’ruf Amin

4 Juni 2017

Maklumat ke-Indonesia-an yang digagas oleh sejumlah orang dalam simposium nasional di Fisip UI yang lalu, dengan tema Restorasi Pancasila, sebelum Peringatan Hari Lahirnya Pancasila, dan dibacakan oleh Todung Mulya Lubis dalam Peringatan Hari Lahirnya Pancasila menarik untuk dicermati. Inti dari maklumat tersebut adalah penegasan, bahwa Pancasila bukanlah agama, dan tidak boleh ada satu agama pun yang berhak memonopoli kehidupan yang dibangun berdasarkan Pancasila. Di sisi lain, maklumat tersebut juga menegaskan keluhuran Sosialisme, dan keberhasilan material yang diraih oleh Kapitalisme.

Kita memang tidak tahu ada apa di balik penegasan ini. Di satu sisi, Pancasila dinyatakan bukan agama, dan agama juga tidak boleh mendominasi kehidupan yang dibangun berdasarkan Pancasila, sementara Sosialisme —yang dibangun berdasarkan ideologi Materialisme, dan anti agama, dan karenanya bertentangan dengan nilai Pancasila— justru diagungkan. Demikian juga dengan Kapitalisme —yang dibangun berdasarkan Sekularisme, dan setengah anti agama, karena tidak menolak, tetapi juga tidak sepenuhnya menerima agama, dan nyata-nyata melahirkan ketidakadilan global, yang justru bertentangan dengan nilai Pancasila— malah dipuja-puja. Maka, dengan membaca sekilas inti maklumat tersebut, kita dengan mudah bisa membaca adanya sejumlah inkonsistensi dan keganjilan di dalamnya.

Vision of State

Pancasila memang bukan agama, karena ia merupakan kumpulan value (nilai) dan vision (visi). Tepatnya, lima nilai dan visi yang hendak diraih dan diwujudkan oleh bangsa Indonesia ketika berihtiar mendirikan sebuah negara. Meski demikian, bukan berarti Pancasila itu anti agama, atau agama harus disingkirkan dari rahim Pancasila. Karena keberadaan agama itu diakui dan dilindungi, serta dijamin eksistensinya oleh Pancasila. Masing-masing agama juga berhak hidup, dan pemeluknya pun bebas menjalankan syariat agamanya. Tentu tidak terkecuali dengan Islam dan umatnya. Sebab, dengan value dan visi ketuhanannya, justru arah negara Indonesia kelak bukanlah negara sekular, juga bukan negara Sosialis-Komunis, maupun Kapitalis-Liberal. Tetapi, sebuah negara yang dibangun berdasarkan nilai dan visi Ketuhanan yang Maha Esa.

Justru karena itulah, maka sangat ganjil dan aneh, jika agama —khususnya Islam— yang ada di dalamnya hendak disingkirkan, dan dibuang jauh-jauh dari kehidupan, dengan logika tidak boleh ada satu agama (kebenaran) yang mendominasi. Di sisi lain, hak umat Islam untuk menjalankan syariat agamanya selalu saja dibenturkan dengan Pancasila dan UUD 1945, padahal kewajiban menjalankan syariat Islam tetap dijamin oleh sistem hukum di negeri ini. Karena itu, kemudian maklumat atau logika-logika seperti ini, tidak lebih hanyalah tafsiran yang juga nisbi, bahkan maaf sangat absurd, yang pada akhirnya selalu dipaksakan oleh segelintir orang kepada mayoritas rakyat di negeri ini, dengan menggunakan kekuatan sebuah rezim. Memang aneh, di sisi lain, tafsir orang lain atas kebenaran tidak boleh dipaksakan, tetapi mereka sendiri memaksakan tafsirannya atas kebenaran dan bahkan memonopoli tafsiran itu untuk dipaksakan kepada orang lain. Inilah bentuk inkonsistensi cara berfikir. Tetapi, bagi mereka justru ini merupakan bentuk konsistensi, tepatnya konsisten menolak Islam. Meski cara berfikir mereka sendiri inkonsisten.

Justru karena itulah, maka hubungan antara agama, khususnya Islam, dengan negara tidak pernah solid. Ketidaksolidan ini justru terjadi karena adanya pihak yang terus-menerus berupaya membenturkan antara agama dan negara.

Padahal, ketika bangsa yang mayoritas Muslim ini berhasil menyelenggarakan pemilu, orang-orang itu berteriak dengan lantang, bahwa demokrasi kompatibel dengan Islam. Tapi, giliran umat Islam menuntut syariatnya diterapkan, segera saja mereka menolak dengan menggunakan tafsir kebenaran mereka sendiri, yang maaf sudah klise; bertentangan dengan Pancasila-lah, bertentangan UUD 1945, mengancam keutuhan bangsa, dan tafsir-tafsir teror yang lainnya.

Cara berfikir seperti ini tentu sangat picik, dan tidak jujur. Picik, karena selalu menggunakan Pancasila dan konstitusi sebagai pelarian. Tidak jujur, karena orang-orang itu tidak mau menerima kenyataan, bahwa demokrasi yang mereka agung-agungkan itu sendiri mengajarkan vox populi vox dei (suara rakyat suara tuhan). Artinya, jika rakyat yang mayoritas itu menginginkan kehidupan mereka diatur oleh syariat, mengapa mereka harus menolak? Inilah logika demokrasi yang sehat. Kalau kepicikan dan ketidakjujuran ini terus dipraktikkan, maka kalangan Muslim yang masih menerima demokrasi pun pada akhirnya akan muak dengan demokrasi, apalagi kalangan Muslim yang jelas-jelas menolak sama sekali. Pada akhirnya, umat Islam akan membuktikan sendiri, bahwa demokrasi itu hanyalah jargon kaum Kapitalis-Sekular, untuk mempertahankan kepentingan mereka.

Sekularisasi Pancasila

Pengamat Politik LIPI, Dr. Mochtar Pabottinggi, juga mengatakan bahwa Pancasila bukanlah ideologi negara, melainkan vision of state (visi negara), yang mendahului berdirinya Republik Indonesia. Visi itu kemudian dituangkan dalam UUD 1945, pasal 29, yang menyatakan bahwa negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Artinya, dengan visi itu para pendiri negara ini justru ingin menegaskan, bahwa negara yang dibangunnya itu bukanlah negara sekular.

Karena itu, tidak ada satu pun pasal dalam UUD 1945 yang menolak agama untuk dijadikan sebagai sumber hukum. Bahkan, banyak pakar hukum Indonesia yang memberikan penegasan, bahwa Islam merupakan salah satu sumber hukum nasional. Maka, penegasan bahwa Pancasila bukanlah agama, dan agama tidak boleh memonopoli kebenaran, jelas merupakan upaya untuk menistakan agama, dan memisahkan Pancasila dari agama. Sebagai open idea (ide terbuka) atau open value (nilai terbuka), sebagaimana yang disampaikan oleh Presiden SBY, seharusnya kontribusi agama, sebut saja Islam, dalam membimbing visi yang dicita-citakan itu tidak boleh dibendung. Apalagi dengan membenturkan keduanya. Justru inilah yang harus segera diakhiri. Karena agama adalah keyakinan, sementara Pancasila yang nota bene bukan agama tidak akan bisa menggeser posisi agama.

Nah, masalahnya kemudian adalah, apakah kontribusi agama, tepatnya penerapan syariat Islam akan mengancam keharmonisan? Mari kita jujur melihat fakta.

Pertama, selain Islam, agama-agama lain tidak memiliki syariat yang mengatur urusan ekonomi, politik, pendidikan, sanksi hukum, politik luar negeri. Agama-agama itu hanya mengatur urusan ibadat, cara berpakaian, makan, minum, kawin dan cerai.

Kedua, bagi Islam, urusan ibadat, cara berpakaian, makan, minum, kawin dan cerai para pemeluk agama lain diserahkan kepada agama mereka masing-masing. Islam justru memberikan kebebasan mereka untuk menjalankan syariat agamanya, pada wilayah yang memang menjadi wilayah agama mereka. Di sisi lain, mereka juga tidak dipaksa untuk menjalankan syariat agama lain, yang diatur oleh syariat agama mereka.

Ketiga, bagi non-Islam, Islam hanya mengatur urusan ekonomi, politik, pendidikan, sanksi hukum dan politik luar negeri, yang nota bene tidak diatur oleh syariat mereka. Sementara bagi kaum Muslim, Islam mengatur semua aspek kehidupan mereka, mulai dari urusan ibadat, cara berpakaian, makan, minum, kawin dan cerai, sampai urusan ekonomi, politik, pendidikan, sanksi hukum dan politik luar negeri.

Dengan demikian, secara normatif tidak akan pernah terjadi benturan atau disharmoni dalam hubungan antara Muslim dan non-Muslim. Secara historis, kondisi itu telah dibuktikan oleh sejarah Islam sepanjang 800 tahun, ketika Spanyol hidup dalam naungan Islam. Tiga agama besar yaitu Islam, Kristen, dan Yahudi bisa hidup berdampingan. Masing-masing pemeluknya bebas menjalankan syariat agamanya, dijamin oleh negara. Inilah yang diabadikan oleh Mc I Dimon, sejarawan Barat, dalam Spain in the Three Religion. Untuk kasus Indonesia, kita tidak mungkin menyingkirkan fakta bahwa:
Islam telah tumbuh dan berkembang di Indonesia lebih dari 500 tahun.
Islam dianut mayoritas, sekitar 87 persen.

Hukum Islam hidup di masyarakat Indonesia lebih dari 500 tahun, sehingga hukum Islam sudah menjadi law life (hukum yang hidup). Wajar kalau syariah Islam menjadi sumber hukum peraturan perundangan di Indonesia. Aneh kalau ada yang menentangnya.

Di samping itu, secara substansi, ajaran Islam adalah ajaran yang universal, rahmatan lil ‘alamin, bukan hanyarahmatan lil Muslimin. Kalimat rahmatan lil ‘alaminselalu diucapkan oleh semua pihak, termasuk kalangan pejabat, mulai dari presiden hingga kepala desa. Bila semua warga negara tanpa pandang bulu mendapatkan rahmat dari penerapan hukum tersebut, maka harmonisasi pasti tercipta. Adopsi hukum syariah pasti menjamin rahmat bagi semua? Sebab hukum syariah dan ajaran Islam sangat jelas bersumber dari Alquran dan Hadits Nabi SAW yang merupakan wahyu Allah SWT Dzat yang Maha Pengasih dan Penyayang, Dzat Yang Maha luas rahmat-Nya.

Mewujudkan cita-cita

Kalau syariat Islam diterapkan, bukan hanya kesatuan dan persatuan Indonesia, tetapi kemanusiaan yang adil dan beradab, keadilan sosial bagi seluruh rakyat, serta hikmah dan kebijaksanaan dalam permusyaratan atau perwakilan juga diterapkan. Dalam Islam, umat lain mendapatkan perlindungan penuh dari negara. Juga jaminan kebutuhan hidup yang sama, baik sandang, papan, dan pangan, serta kesehatan, pendidikan, dan keamanan.

Nabi SAW pernah mengatakan,”Man adza dzamiiyan faqad adzani (Siapa saja yang menganiaya ahli dzimmah, maka sama dengan menganiaya diriku).” Ketika rumah seorang Yahudi hendak digusur oleh Amr bin al-Ash untuk pembangunan masjid, yang berarti menasionalisasi hak milik pribadi, Umar bin Khatab marah dan meminta gubenurnya mengembalikan hak milik pribadi Yahudi tersebut.

Juga kisah Ali bin Abi Thalib, yang bersengketa dengan orang Yahudi soal baju besi. Kasus itu dimenangkan oleh orang Yahudi, yang notabene rakyat jelata. Inilah jaminan yang diberikan Islam, lebih baik dibanding konsep keadilan sosial yang diadopsi dari sosialisme dan kapitalisme.

Demikian halnya dengan hikmah dan kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Islam memberikan ruang yang cukup dan proporsional kepada publik untuk menyampaikan pandangannya. Inilah yang dikenal dengan syura wa akhdz ar-ra’y (permusyawaratan dan pengambilan pendapat). Ada wilayah di mana pendapat tersebut harus diambil dari syariat, ada yang diambil dari pendapat mayoritas, dan ada juga yang diambil berdasarkan pandangan ahli/pakar, atau yang paling benar. Masing-masing didudukkan secara proporsional. Dengan demikian, kebebasan berpendapat tidak akan keluar dari pakemnya. Islam bukan memberangus kebebasan berpendapat, tapi mengarahkan dan membimbingnya.

Dalam Islam, ada Majelis Ummah dan ada juga partai politik yang berfungsi mengontrol pemerintah. Bahkan, kalau pemerintah menyimpang dari haluan negara, ada Mahkamah Madzalim yang bisa memberhentikannya. Lalu, mengapa kita masih mempersoalkan kontribusi Islam? Apakah kita tidak pernah memahami keagungan ajaran Islam? Ataukah kita memang selalu menutup mata, atau mungkin berniat tidak baik terhadap Islam?

_Wallahu a’lam._

Sumber dan Tulisan telah dimuat di Koran Republika 14 Juni 2006

dicopy dari : satunusanews.id

Lain-lain

Bagaimana Seharusnya OJK Beperan?

 

07 Juni 2017

oleh Edy Mulyadi*

Kemarin (Selasa, 6/6) Komisi XI DPR mulai melakukan uji kepatutan dan kelayakan alias fit and proper test terhadap empat calon anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Menurut rencana, tes bakal berlangsung sampai 9 Juni untuk 10 calon lainnya. Artikel ini tak hendak bicara soal para kandidat. Rasanya, soal seperti apakah OJK yang ideal, menjadi lebih menarik dan lebih penting ketimbang menguliti para calon tadi. Pertanyaan besarnya memang, bagaimana seharusnya OJK berperan?

Sebelum menjawab pertanyaan ini, ada baiknya kita tengok kembali, makhluk apakah gerangan OJK. Lembaga superbody ini dibentuk sebagai solusi atas buruknya kredibilitas Bank Indonesia (BI) saat krisis moneter menerjang Indonesia pada 1997/1998 silam. Saat itu BI gagal dalam melakukan pengawasan perbankan. BI juga dinilai tidak mampu menjaga stabilitas nilai tukar yang membuat rupiah terjerembab dari Rp2.200/US$ menjadi tembus Rp15.000an.

Sejatinya OJK hadir untuk melaksanakan amanat pasal 34 ayat (1) UU nomor 6/2009 tentang BI. Pasal itu berbunyi; “Tugas mengawasi Bank akan dilakukan oleh lembaga pengawasan sektor jasa keuangan yang independen, dan dibentuk dengan Undang-Undang”.Sedangkan fungsi OJK adalah menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan. Untuk itu, OJK bertugas melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan, pasar modal, dan industri keuangan nonbank (IKNB).

Lahirnya OJK membuat peran dan fungsi BI menjadi sangat terbatas. Dalam kapasitasnya sebagai bank sentral, BI selanjutnya hanya punya satu tujuan tunggal, yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Stabilitas nilai rupiah ini bermakna stabil nilai mata uang terhadap barang dan jasa, dan stabil terhadap mata uang negara lain.

Dengan tugas tunggal tersebut, konsekwensinya BI tidak lagi bisa secara maksimal mendorong pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja. Tentu saja ini berbeda dengan tugas dan fungsi bank sentral di negara maju. Di Amerika Serikat, misalnya, selain menjaga stabilitas nilai tukar, The Fed ikut terlibat dalam pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja. Bahkan pada saat krismon melabrak Negeri Paman Sam, The Fed bisa meluncurkan kebijakan Quantitative Easing (QE) untuk menstimulus.Sebaliknya, saat ekonomi mulai kembali normal, The Fed menggulirkan taperingoff untuk menghentikan stimulus.

Bagaimana dengan Indonesia? Menko Perekonomian era Presiden Abdurrahman Wahid, Rizal Ramli berharap OJK bisa mengisi terbatasnya fungsi BI. Ini berarti OJK seharusnya tidak semata-mata sibuk mengawasi dan mengatur bank, pasar modal, dan IKNB. OJK juga harus mampu mentransformasi perbankan nasional, pasar modal, dan INBK untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja.

“Dari sisi perbankan, misalnya, OJK harus mampu mengubah komposisi kredit yang selama ini hanya dinikmati pengusaha besar. Bukan rahasia lagi jika sekitar 80% dari total kredit perbankan dikucurkan bagi usaha besar. Sisanya yang 20% baru dibagikan kepada pengusaha kecil dan menengah. Padahal fakta membuktikan, justru usaha kecil dan menengah yang berkontribusi besar bagi perekonomian negara,” ujar pria yang biasa disapa RR ini.

Lelaki yang juga pernah menjadi Menteri Keuangan ini memang benar. Dari sekitar Rp 4.414 triliun pada April 2017, sebanyak 81,6 % dialokasikan untuk usaha skala besar. Sisanya yang 18,4% baru dikucurkan kepada usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Komposisi njomplang inilah yang sudah lama digugat para pelaku usaha, khususnya ya dari UMKM itu. Namun bak anjing menggongong, kafilah berlalu. Pengusaha kecil dan menengah boleh protes, gelontoran kredit tetap saja mengalir ke pundi-pundi para raksasa. Begitulah.

Menurut Rizal Ramli, sangat elok bila OJK dapat ‘memaksa’ bank mengubah komposisi kreditnya, misalnya, menjadi 50:20:30. Maksudnya, 50% untuk pengusaha besar, 20% bagi pengusaha menengah, dan 30% dialokasikan untuk UMKM. Tentu saja, semua itu tidak bisa dilakukan dalam tempo singkat. Tapi mustinya, para bos baru OJK punya strategi dan program dalam jangka tertentu, tiga tahun misalnya, cita-cita tadi bisa dicapai.

Ekonomi gelas anggur

Perubahan komposisi kredit ini bisa mengubah struktur ekonomi Indonesia yang selama ini bak gelas anggur. Kelompok di atas jumlahnya sangat besar. Mereka adalah 160 Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan 200 keluarga yang masing-masing bisa memiliki lebih dari 100 perusahaan. Sedangkan di bagian tengah seperti bentuk gagang gelas anggur, kecil dan tipis. Mereka adalah para pengusaha kelas menengah. Selanjutnya, pada bagian paling bawah kembali membesar yaitu ada sekitar 60 juta UMKM. Struktur ekonomi semacam ini sangat tidak adil.

Mengubah struktur kredit memang akan membuat pengusaha-pengusaha kakap mengalami kesulitan pembiayaan dari bank. Tapi ini justru bagus. Mereka harus dipaksa mencari sumber pembiayaan alternatif, antara lain dari pasar modal lewat mekanisme initial public offering (IPO) atau right issue.

Jika ini terjadi, maka dampak ikutannya bakal dahsyat. OJK berhasil menggairahkan pasar modal nasional. Memang harus diakui, pasar modal kita termasuk yang tumbuh paling cepat di kawasan. Namun dengan emiten yang 543 perusahaan, jumlah itu masih jauh dari potensi sebenarnya. Apalagi jika diukur dari jumlah investor yang cuma 500.000an, masih teramat jauh dari target yang 2 juta investor.

Mimpi Indonesia punya 2 juta investor adalah mimpi yang sudah lama sekali. Ketika saya masih menjadi redaktur ekonomi di satu media nasional pertengahan tahun 90an, obsesi ini sudah memenuhi benak para pemangku kepentingan. Sayangnya, setelah lewat dua daswarsa hingga kini target tersebut masih saja jauh panggang dari api.
Sehubungan dengan itu, mau tidak mau OJK harus aktif mendorong berkembangnya pasar modal kita. Jumlah emiten dan investor harus didongkrak beberapa kali lipat. Namun hal itu hanya bisa diwujudkan, bila berbagai peraturan yang tidak kondusif harus dibuang. Tentu saja, karena ini menyangkut penghimpunan dana publik, aspek kehati-hatian tetap dikedepankan dan menjadi hal utama.

RR juga prihatin terhadap kian dominannya asing dalam industri keuangan nasional. Penguasaaan asing yang tinggi dalam sektor perbankan dan IKNB berdampak pada dua sisi sekaligus. Pertama, besarnya keuntungan yang terbang ke luar negeri. Kedua, pada saat yang sama Indonesia jadi sangat rentan terhadap krisis. Komisioner OJK yang baru harus mampu menekan dominasi asing yang sudah melewati ambang batas bahaya tersebut.

Jangan cuma sosialisasi

Masih soal perbankan, OJK juga harus mampu mewujudkan cita-cita sistem bank yang inklusif. Yang tidak kalah pentingnya, OJK mesti serius meningkatkan penetrasi perbankan agar lebih baik lagi. Untuk mencapai tujuan tersebut, tidak cukup hanya dengan sosialisasi, apalagi dalam bentuk seminar-seminar. Kegiatan tersebut hanya memberi dampak minimal.

“Pimpinan OJK sebaiknya mulai melakukan langkah terobosan. Misalnya, dengan menggalakkan e-money. Cuma sebagai catatan, e-money di sini harus benar-benar sistem electronic money. Bukan sekadar menerbitkan berbagai jenis kartu kredit dan atau kartu debit,” tukas RR yang pernah menjadi penasehat ekonomi Perseriatan Bangsa Bangsa (PBB).

Caranya, menurut dia, harus mulai diinisiasi dan dikembangkan kerjasama antara perbankan dan perusahaan telekomunikasi. Jika ini sukses, kelak orang bisa bertransaksi hanya menggunakan telepon genggamnya. Setiap penduduk pemilik telepon pintar, akan punya nomor rekening yang sama dengan nomor teleponnya. Jadi, terbentuk masyarakat yang cashless sehingga lebih praktis dan lebih aman.

Terakhir, jangan lupa tujuan dibentuknya OJK, yang antara lain, untuk melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Untuk itu, ke depan OJK harus bisa melindungi masyarakat dari iming-iming investasi bodong. OJK memang sudah membentuk Satgas Waspada Investasi. Namun entah karena apa, hingga kini masih saja banyak masyarakat yang menjadi korban. Biasanya masyarakat tergiur janji-janji return tinggi dengan risiko yang cenderung disembunyikan. Kasihan rakyat, ingin berinvestasi agar asset dan dana berkembang, yang terjadi malah terjengkang.

Ini berarti, komisoner baru OJK harus mampu meningkatkan kemampuan Satgasnya agar masyarakat benar-benar terlindungi. OJK harus benar-benar mampu mencerahkan masyarakat tentang pakem high risk high return. Dari sini baru kita boleh berharap korban investasi abal-abal bisa ditekan serendah mungkin.

(*) Jakarta, 6 Juni 2017
Edy Mulyadi, Centre for Economic and democracy Studies (CEDeS)

copy dari : kompasiana

Catatan Berita

Penggunaan Istilah Persekusi yang Sesat

“Persecution campaign” adalah untuk menyudutkan pihak-pihak yang gencar melawan penghinaan Islam atau ulama di Media sosial.

PENGGUNAAN ISTILAH PERSEKUSI YANG SESAT

Oleh: Rangga Lukita Desnata, S.H., M.H.*
(Tim Advokat GNPF-MUI)

Istilah persekusi saat ini kencang dihembuskan media dan beberapa lembaga “HAM Defender” untuk melabeli pihak yang mendatangi dan meminta klarifikasi kepada orang yang melakukan penghinaan terhadap Islam dan ulama melalui media sosial. Bahkan Kapolri juga latah menggunakannya, sembari berjanji akan menindak tegas pelaku persekusi. Korban pertama dari penggunaan istilah itu adalah Front Pembela Islam (FPI) yang distempel basah sebagai pelaku persekusi oleh media mainstream. Stempel kepada FPI tersebut disimpulkan secara serta merta dan sedemikian rupa hanya karena pihak yang mendatangi dan meminta klarifikasi adalah pihak yang tidak terima agama Islam dan ulama (seringnya Habib Rizieq) dihina di Medsos. Meskipun belum tentu pihak yang melakukannya memang benar-benar mewakili FPI.

Dikarenakan banyaknya pertanyaan Netizen tentang pengertian persekusi, khususnya dalam pengertian hukumnya, dan agar tidak terjadi bias penggunaannya oleh otoritas penegak hukum. Maka sudah semestinya penggunaan istilah persekusi ini sesuai dengan maksud yang dikandungnya. Jangan sampai hanya untuk “gagah-gagahan” menggunakan istilah malah menjadikan persoalan meluas dan menimbulkan permasalahan baru.

Istilah persekusi tidak dikenal di lapangan hukum Negara Indonesia selayaknya terorisme, tindak pidana korupsi, ataupun aanslag (makar). Namun penggunaan istilah tersebut di dalam hukum positif Indonesia dapat ditelusuri dari makna dan bentuk crimes againts humanity sebagaimana tercantum pada Pasal 7 ayat (1) huruf h, Rome Statute of Internacional Court (Statuta Roma), yang dijadikan acuan dan diterjemahkan secara langsung dalam merumuskan salah satu bentuk Kejahatan Terhadap kemanusiaan sebagaimana Pasal 9 huruf h Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Azasi Manusia (Undang-Undang Pengadilan HAM):

Pasal 7 ayat (1) huruf h Statuta Roma:
“For the purpose of this Statute, ‘crime against humanity’ means any of the following acts when committed as part of a widespread or systematic attack directed against any civilian population, with knowledge of the attack: Persecution against any identifiable group or collectivity on political, racial, national, ethnic, cultural, religious, gender as defined in paragraph 3, or other grounds that are universally recognized as impermissible under international law, in connection with any act referred to in this paragraph or any crime within the jurisdiction of the Court.”

Pasal 9 huruf h Undang-Undang Pengadilan HAM:
“Kejahatan terhadap kemanusiaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b adalah salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematik yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil, berupa: penganiayaan terhadap suatu kelompok tertentu atau perkumpulan yang didasari persamaan paham politik, ras, kebangsaan, etnis, budaya, agama, jenis kelamin atau alasan lain yang telah diakui secara universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum internasional”.

Kejahatan terhadap kemanusiaan sendiri merupakan kejahatan extra ordinary crime (sangat luar biasa) yang menjadi musuh bersama umat manusia beradab (hostis humanis generis), dengan sifat dilakukan secara meluas (widespread) dan sistematis (systematic) yang ditujukan kepada masyarakat sipil, yang tentunya memiliki perbedaan signifikan dengan kejahatan biasa yang tidak mensyaratkan unsur meluas dan sistematis. Pada konteks makna Kejahatan Terhadap Kemanusiaan pada hukum Indonesia bahwa penjelasan Pasal 7 Undang-Undang Pengadilan HAM menyatakannya sesuai dengan ketentuan Statuta Roma “Kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan” dalam ketentuan ini sesuai dengan Rome Statute of The Intemational Criminal Court” (Pasal 6 dan Pasal 7)”. Hal mana pada Pasal 7 ayat (2) huruf a Statuta Roma menentukan arti serangan yang ditujukan kepada masyarakat sipil pada kejahatan terhadap kemanusiaan adalah berhubungan dengan kebijakan negara atau kebijakan organisasi “Attack directed against any civilian population’ means a course of conduct involving the multiple commission of acts referred to in paragraph 1 against any civilian population, pursuant to or in furtherance of a State or organizational policy to commit such attack”.

Dalam praktik hukum pidana international baik pada International Criminal Tribunal For The Former Yugoslavia (ICTY), International Criminal Tribunal of Rwanda (ICTR), maupun Tribunal lainnya bahwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan pasti dilakukan oleh “Negara” sebagai pihak yang memegang kekuasaan ataupun dilakukan oleh suatu organasisasi yang didukung dan dilindungi oleh Negara sebagai penguasa. Karena mustahil bagi pihak yang tidak memegang kekuasaan atau yang dibantu kekuasaan untuk melakukan kejahatan secara meluas dan sistematis. Tentunya makna meluas dan sistematis ini memiliki paramater hukum sendiri yaitu berhubungan dengan jumlah korban yang masif hingga jutaan orang yang terjadi di sebagian besar wilayah negara, dan dilakukan secara terstruktur oleh pemegang kekuasaan, seperti yang menimpa Muslim Bosnia di Negara ex Yugoslavia dan Suku Tutsi di Rwanda.

Lantas apakah perbuatan yang mendatangi dan memintai pertanggungjawaban kepada orang yang menghina ulama atau umat Islam di media sosial dapat dikategorikan sebagai “Persekusi” sebagaimana dimaksud pada ketentuan Pasal 9 huruf H Undang-Undang Pengadilan HAM tersebut. Tentu saja tidak, karena selain TIDAK TERKAIT DAN MEMENUHI SYARAT SEBAGAI KEJAHATAN TERHADAP KEMANUSIAAN, HAL ITU JUGA HANYALAH SEBUAH REAKSI ATAS PENGHINAAN TERHADAP ULAMA YANG TIDAK DIDASARI KARENA PERBEDAAN PANDANGAN POLITIK, RAS, KEBANGSAAN ETNIS, BUDAYA, AGAMA, JENIS KELAMIN. Memang kalau dilihat secara prematur bahwa pihak yang menghina Islam atau ulama terutama Habib Rizieq adalah pihak yang memiliki pandangan politik berseberangan pada Pilkada DKI Jakarta dengan pihak yang mendatanginya, akan tetapi hal tersebut bukanlah menjadi faktor pemicunya. Sebab hal itu tidak terjadi kepada pihak lain yang memiliki pandangan politik berbeda tetapi tidak menghina ulama.

Apabila pada saat klarifikasi tersebut terjadi pemukulan ataupun melakukan tindakan kriminal lainnya, tidaklah berarti telah terjadi persekusi mengingat persekusi yang dapat dikaitkan dengan hukum positif Indonesia hanyalah berkaitan dengan Kejahatan Terhadap Kemanusiaan sebagai Pelanggaran HAM berat sebagaimana tercantum pada Statuta Roma dan sangat berdimensi Internasional. Sedangkan pemukulan ataupun tindakan kriminal yang terjadi tersebut merupakan delik pidana biasa yang diatur pada Pasal-pasal KUHP, maupun pada Undang-Undang lainnya, yang tidak termasuk kualifikasi PERSEKUSI Pasal 7 ayat (1) huruf h Statuta Roma. Oleh sebab itu, jelaslah penggunaan istilah persekusi oleh Lembaga “HAM Defender”, media mainstream dan Kapolri dalam menyikapi fenomena yang terjadi belakangan ini adalah tidak tepat atau menyesatkan. Kesesatan penggunaan istilah persekusi tersebut, mempunyai konsekuensi hukum kepada pihak yang dituduh, sebagai pelaku Pelanggaran HAM Berat berupa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan, padahal dalam konteks pihak yang dituduh adalah FPI hal itu merupakan suatu kemustahilan.

Mustahil karena FPI bukanlah personifikasi dari negara sebagai pihak yang berkuasa, ataupun organisasi yang dapat mewujudkan kejahatan terhadap kemanusiaan yang bersifat meluas dan sistematis. Penulis menangkap maksud lain dari penggunaan istilah persekusi ini. “Persecution campaign” adalah untuk menyudutkan pihak-pihak yang gencar melawan penghinaan Islam atau ulama di Media sosial. Penulis menyimpulkan hal itu, karena penggunaan istilah persekusi dalam hal ini sangat berlebihan dan sangat berdimensi Internasional, karena istilah itu adalah untuk Kejahatan Terhadap Kemanusiaan HAM Berat, bukan untuk tindak pidana pemukulan atau pengeroyokan biasa yang merupakan domain KUHP. Apalagi pihak yang dicitrakan sebagai victim adalah pihak yang mengakui telah memposting ujaran kebencian berupa penghinaan terhadap Islam dan ulama (Materai Rp.6.000,-), tanpa sedikitpun menyinggung untuk melakukan penegakan hukum terhadapnya.

Lebih tepat bagi Lembaga “HAM Defender” dan Media Mainstream untuk tidak memprovokasi dengan menggunakan istilah persekusi yang dapat memberikan FRAMING INTERNATIONALISASI DAN KEJAHATAN HAM BERAT kepada pihak-pihak yang tidak terima agama dan ulamanya dihina di media sosial. Begitu pula dengan Kapolri mestinya menggunakan istilah yang proporsional sesuai dengan tindakan kriminal pelakunya, yaitu kalau terjadi penganiaayan dinyatakan sebagai penganiaayan, pengeroyokan dinyatakan sebagai pengeroyokan, dan penghinaan sebagai penghinaan, sesuai dengan ketentuan KUHP dan Undang-Undang lainnya.

*)Penulis adalah Direktur Eksekutif LBH Street Lawyer, Anggota Pushami, Tim Advokat GNPF-MUI, yang mendapatkan gelar sarjana hukum di Universitas Padjadjaran dan Magister Hukum di Universitas Indonesia. Copas from FB Abiy Roeslan.

copy dari : portal-islam

Catatan Berita

Ekspresi Gaya Kepemimpinan dalam RUU

Kapolri: 2 Bomber Kampung Melayu Ichwan Nurul dan Ahmad Syukri

Jumat 26 Mei 2017, 19:35 WIB

Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengumumkan identitas dua pelaku bom Kampung Melayu pada Rabu (24/5). Jenazah keduanya kini masih berada di RS Polri.

“Sudah teridentifikasi melalui sidik jari maupun data di lapangan dan hasil tes DNA yang selesai sore ini,” kata Tito saat jumpa pers di RS Polri, Kramatjati, Jakarta Timur, Jumat (26/5/2017).

“Yang pertama positif Ichwan Nurul Salam melalui pembanding putranya dan yang kedua melalui pembanding ibu kandung, positif Ahmad Syukri,” tambahnya.

Tito mengatakan berdasarkan hasil penyidikan di Densus 88, keduanya tergabung dalam Jamaah Ansharut Daulah (JAD) sel Bandung Raya. JAD merupakan salah satu pendukung utama dari ISIS.

Keduanya punya peran masing-masing dalam meledakkan bom panci di Kampung Melayu. Ichwan merupakan bomber pertama sementara Ahmad yang kedua.

Bom bunuh diri di Kampung Melayu meledak pada Rabu (24/5) lalu. Selain keduanya yang tewas, ada 3 polisi yang jadi korban tewas dan 11 orang lainnya terluka.

copy dari detik.com

foto dicrope dari  tribunnews.com


COPAS dari broadcast di group WA :

STATEMENT KAPOLRI
Yg menyejukan hati.

Tolong dishare ya agar masyarakat paham akan teori pok terorisme dan tdk asal menuduh polri seakan-akan rekayasa

Penjelasan detil dari Kapolri Tito Karnavian tentang jaringan sel dari pelaku bom bunuh diri Kampung Melayu dan menangkis tuduhan sekelompok orang yang mengatakan peristiwa bom bunuh diri Kampung Melayu adalah rekayasa Polri untuk pengalihan isu.

Sudah dijawab cerdas oleh pak Tito. Baru kali ini Indonesia punya Kapolri yang menguasai ” medan pertempuran” melawan teroris, tau dengan cepat apa yang harus dilakukan dan diantisipasi.

Berikut ringkasan singkat penjelasan Pak Tito :

Pelaku bom bunuh diri Kampung Melayu adalah jaringan sel Mudiriyah Bandung Raya yang dipimpin Jajang, yang berkaitan langsung dengan jaringan besar Bahrun Naim yang pernah melakukan bom Thamrin.

Jaringan Bahrun Naim merupakan cabang dari ISIS yang memiliki paham Takfiri yaitu menegakkan ideologi kekhilafahan. Faham Takfiri ini mengajarkan untuk menyerang 2 kelompok yang dianggap kafir yaitu Kafir Harbi dalam hal ini polisi yang dianggap sebagai kafir yang melakukan penyerangan agresif terhadap mereka,.

Polisi dianggap sebagai antek-antek negara kafir karena negara kita dianggap sebagai negara kafir (thaghut) karena berbeda ideologi dengan teroris dan menentang kekhilafahan.

Kelompok ke-2 yang mereka sebut Kafir Hardimi yang diserang adalah semua muslim yang tidak sepaham dan segolongan dengan mereka, sehingga kalau negara ini mereka kuasai kelompok muslim ini harus dihukum dan membayar denda.

Penyerangan terhadap polisi oleh kelompok sel Mudiriyah Bandung Raya sudah dimulai Desember 2016 tapi berhasil digagalkan polisi.

Bom di Simpang 5 Senin berhasil digagalkan kemudian pelakunya ditangkap ketika bersembunyi di waduk Jatiluhur.

Kemudian bom panci yang targetnya Mapolda Jabar dan pos polisi di Taman Pandawa, bom meledak prematur, pelakunya lari ke kantor Kelurahan kemudian dikejar sekelompok anak SMA, dikepung masyarakat dan pelakunya tertembak mati oleh polisi.

Waktu itu sudah terdeteksi nama pelaku bom bunuh diri Kampung Melayu dalam jaringan sel ini yaitu Ahmad Sukri dan Iwan. Namun mereka paham sistem komunikasi harus hati-hati untuk menghindari dideteksi polisi sehingga kemudian terjadilah bom bunuh diri Kampung Melayu.

Kenapa Kampung Melayu yang jadi target ? Karena ada pos polisi, bukan masalah tempatnya tapi targetnya ( calon korban) yang penting polisi yang sedang bertugas yang disebut mereka kafir harbi.

Tapi polisi punya tugas memberantas teroris dan melindungi masyarakat karena itu polisi yang mati termasuk mati syahid karena berperang dan berjuang di jalan Allah.

Ada kelompok masyarakat yang mengatakan polisi kecolongan, tetapi bagi polisi dari 100 rencana teroris, 99 berhasil digagalkan, 1 meledak, itu adalah kemenangan bagi polri.

Tetapi sebaliknya bagi teroris dari 100 rencana mereka, 99 gagal, 1 meledak adalah kemenangan mereka (Teori Adagium). Ketika Densus 88 berhasil melumpuhkan teroris di Tuban, kelompok masyarakat ini akan menganggap itu memang tugas polisi, tetapi ketika terjadi bom, polisi dianggap kecolongan.

Kelompok yang tidak paham jaringan teroris ini (berkaitan dengan maraknya trending topik bom naga 9 yang menganggap ini rekayasa polisi. Sutradara Hollywood sehebat apapun tidak akan mampu merekayasa dan membunuh anggota polisi itu sendiri.

Peristiwa bom Kampung Melayu tidak seheroik bom Thamrin. Ketika terjadi bom Thamrin situasinya heroik, kejadian bisa dilihat kasat mata, ada polisi menembak, ada CCTV sehingga timbul keberanian masyarakat untuk mendukung polisi melawan teroris.

Di Kampung Melayu, publik hanya lihat korban setelah kejadian. Kelompok ini juga memiliki pendukung dengan kekuatan network sehingga bisa saja setelah kejadian, mereka melakukan counter dan propaganda untuk membuat ketakutan di masyarakat dan justru menyerang polisi dengan menganggap ini sebagai rekayasa polisi.

Perang melawan teroris sesungguhnya adalah bagaimana memenangkan simpati publik yaitu publik tidak mentolerir teroris karena negara kita demokrasi.

Sebaliknya publik yang mendukung aksi teroris adalah awal kerawanan suatu negara. Masyarakat yang terkena ideologi Takfiri, tidak ada kaitannya dengan latar belakang pekerjaan, bisa dari golongan bawah sampai atas, tetapi psycology is a matter.

Dr. Azhari seorang doktor, Osama seorang yang kaya raya bisa terkena ideologi Takfiri. Mahasiswa juga menjadi target melalui face to face contact di kelompok-kelompok pengajian, internet, chatting.

Biasanya mahasiswa dengan ciri tidak kritis, pendiam, menekuni science sering berkutat di lab, mudah terkena paham ini karena mudah menyerah, mudah nurut, berbeda dengan mahasiswa di ilmu sosial yang cenderung lebih kritis, belajar dari aksi bom di depan Kedutaan Australia.

Sehubungan dengan hasil survey yang mengatakan ada 10 juta orang Indonesia mendukung ISIS meskipun mayoritas mendukung pemberantasan teroris dan tidak mendukung ISIS, pak Tito meragukan metodologi survey seperti apa dan dengan pertanyaan seperti apa, apakah termasuk pendukung aktif atau pasif

karena ada 4 kelompok : kelompok inti ISIS, kelompok militan bergerak aktif, kelompok supporter termasuk donatur, dan kelompok simpatisan.

Jokowi mendesak DPR segera merampungkan Revisi UU Terorisme terhadap UU no.15 tahun 2003 yang pada waktu itu dibuat darurat merespon kasus bom Bali.

Karena dalam UU itu belum tercakup pembahasan hukum untuk mengkriminalisasikan perbuatan-perbuatan awal seperti latihan camping di gunung dengan senjata atau pistol kayu, orang Indonesia yang bergabung dengan ISIS di Suriah kemudian kembali lagi ke Indonesia selama ini tidak bisa dikriminalisasikan padahal pahamnya sudah radikal, bergabung dengan organisasi jihad internasional seharusnya juga bisa ditangkap.

Dalam memerangi teroris, polisi dihadapkan pada mencari keseimbangan antara National Security dengan Civil Liberty. Indonesia sudah teruji dengan berkali-kali peristiwa bom, tetapi NKRI tetap berdiri dan kita yakin bisa mengalahkan mereka (teroris).


Isi RUU versi pemerintah

Catatan Berita

Mahfud MD : Kasus Ahok Bukan SARA Tapi Soal Penegakan Hukum dan Keadilan

Selasa, 14 Februari 2017

Setelah Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menjabat Gubernur DKI Jakarta kembali sejak Sabtu, 11 Februari 2017, muncul komentar dari beberapa politisi untuk “menurunkan” nya dengan Hak Angket di DPR.

Ada pula upaya tuntutan hukum kepada Presiden Jokowi karena dianggap tidak adil karena tidak mencopot Ahok dari jabatan Gubernur meskipun telah jadi terdakwa di pengadilan.

Tribunnews.com berusaha mewawancarai mengenai Ahok kepada mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) periode 2008-2011, Prof Dr Mohammad Mahfud MD.

Mengapa Ahok tidak diturunkan walaupun telah jadi terdakwa di pengadilan?

“Saya ikut bicara soal Ahok hanya dalam kaitan penegakan hukum dan keadilan dan sama sekali tak ada kaitannya dengan SARA. Saya sebenarnya agak malas bicara soal jabatan Ahok karena kalau menyorot Ahok sering dikait-kaitkan dengan isu kampungan “rasis”. Padahal saya sama sekali tak ada urusan dengan agama atau etnis.”

Lalu Pak Mahfud mau bicara soal apa?

“Saya murni berbicara soal hukum dan keadilan. Tuduhan rasis stau anti perbedaan ini juga mulai menjadi penyakit di kalangan aktivis-aktivis kita yakni tak berani berbicara benar kalau menyakut Ahok, karena takut dituding rasis atau anti pluralisme. Banyak yang kemudian menjadi tak obyektif dan tak mau bicara benar.”

Ada pertanyaan dari media mengenai Ahok?

“Benar, di media ada yang bertanya, mengapa Pak Mahfud tegas berbicara jabatan Ahok, tapi diam saja dalam soal-soal lain. Tudingan ini kan keterlaluan. Rekaman media dan jejak digital jelas saya berbicara dalam semua masalah hukum. Mulai dari soal hate speech, Fatwa MUI yang tak mengikat, OTT (Operasi Tangkap Tangan), makar, narkoba, terorisme, dan semua hal yang menyangkut penegakan hukum dan keadilan.”

Ada pembicaraan lainnya pak?

“Saya juga berbicara keras dan mendorong dilakukannya tindakan hukum ketika Rizieq dan Dhani melecehkan Presiden kita dengan kata-kata kasar.”

Lalu dampaknya bagi negara bagaimana pak?

“Menurut saya negara ini bisa hancur bukan karena sensitivitas dalam perbedaan agama dan ras tetapi karena ketidakadilan dan tidak tegaknya hukum serta kesenjangan ekonomi yang menggila. Lagi pula saya ini tak pernah menonjol-nonjolkan diri memulai berbicara ke publik kalau tak ditanya. Karena ditanya oleh wartawan lah saya ngomong.”

Apa sempat diburu wartawan?

“Iya. Kerap kali wartawan memburu saya sampai ke rumah di Yogya dengan telekamera. Kalau telepon saya off wartawan menelepon ke sekretaris saya atau ke istri saya untuk disambungkan ke saya. Secara umum saya berusaha agar tidak ditanya atau agar tak dimintai komentar karena sudah banyak pakar dan aktivis yang berkomentar. Tetapi saya diburu terus dan dicegat dimana-mana. Masa, saya tak menjawab?”

Bapak kan juga dosen, ada instink tertentu?

“Benar, saya ini dosen, punya instink untuk menjelaskan dan pantang menolak untuk menjawab jika ditanya. Dan kalau sudah menjawab saya harus tegas dalam memposisikan soal hukum dan keadilan.”

Jadi tegasnya bagaimana mengenai Ahok pak?

“Apabila mau bicara tegas, sudah jelas tak ada soal SARA dalam sorotan atas pengaktifan kembali Ahok sebagai Gubernur Jakarta ini.”

Bagaimana dengan komentar bapak terhadap kasus yang lain?

“Saya juga bicara keras soal Irman Gusman, Patrialis Akbar, Zainuddin Musa, Luthfi Hasan dan lain-lain yang semua seagama dan serumpun ras dengan saya. Tak ada urusan ras atau agama dalam masalah Ahok ini.”

Lalu bagaimana soal kebersatuan berbangsa dan bernegara saat ini?

“Bagi saya saat ini sudah tak ada lagi masalah soal kebersatuan kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Tak ada masalah perbedaan agama dan ras atau etnis. Kita hanya punya masalah ketidakadilan, tidak tegaknya hukum, dan kesenjangan”.

“Kalau soal kebhinekaan dan Pancasila di Indonesia sudahlah kokoh. Tak ada kekuatan apa pun yang bisa mengalahkan kesepakatan kita untuk berideologi Pancasila. Baik melalui gerakan bersenjata seperti DI/TII, RMS, Permesta maupun melalui gerakan konstitusional seperti Pemilu dan sidang-sidang resmi di Konstituante dan MPR tak ada yang bisa menggantikan kesepakatan kita menjadikan Pancasila sebagai dasar ideologi negara. Jadi mari kita jaga negara kita dengan penegakan hukum dan keadilan.”

copy dari : portal islam dari tribun

Catatan Berita

Ragam Kode dalam Transaksi Korupsi

Ketika Juz (Qur’an) dan Liqo Menjadi Kode Korupsi

Priska Sari Pratiwi , CNN Indonesia
Rabu, 24/05/2017

Jakarta, CNN Indonesia — Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Yudi Widiana Adia terseret dugaan suap proyek jalan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.  Yudi yang telah ditetapkan sebagai tersangka, diduga menerima suap miliaran rupiah dari pengusaha So Kok Seng alias Aseng.

Yudi menerima uang dari Aseng diduga sebagai bentuk komitmen fee memuluskan proyek pembangunan jalan di Maluku dan Maluku Utara dalam program aspirasi DPR. Meskipun begitu, Yudi tak berkomunikasi langsung dengan Aseng. Keduanya berkomunikasi melalui perantara Muhammad Kurniawan, anggota DPRD Kota Bekasi yang juga kader PKS.

Uniknya, komunikasi antara Yudi dan Kurniawan menggunakan beragam kode dengan bahasa Arab. Jaksa mengungkapkan pesan singkat di antara keduanya dalam surat dakwaan Aseng yang dibacakan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta 22 Mei 2017.

Pada 14 Mei 2015,  Kurniawan memberitahukan Yudi perihal fee sebesar Rp4 miliar terdiri dari mata uang rupiah dan dollar Amerika Serikat yang diserahkan  Aseng melalui seseorang bernama Paroli alias Asep.

“semalam sdh liqo dengan asp ya” (Kurniawan)

“naam, brp juz?“ (Yudi)

“sekitar 4 juz lebih campuran” (Kurniawan)

“itu ikhwah ambon yg selesaikan, masih ada minus juz yg agak susah kemarin, skrg tinggal tunggu yg mahad jambi”. (Kurniawan)

“naam.. yg pasukan lili blm konek lg?’ (Yudi)

“sdh respon beberapa.. pekan depan mau coba dipertemukan lagi sisanya” (Kurniawan)

Liqo dalam komunikasi antara Kurniawan dan Yudi merupakan bahasa Arab yang artinya pertemuan. Kurniawan menggunakan kata liqo untuk menjelaskan pertemuannya dengan Asep.

Sedangkan juz merupakan bab atau bagian dalam kitab suci umat Islam, Al-Quran. Jawaban ‘4 juz lebih campuran’ menunjukkan jumlah uang sebesar Rp4 miliar yang terdiri dari mata uang rupiah dan dollar Amerika Serikat.

Jaksa menyebut Aseng menyerahkan uang bertahap dua kali masing-masing Rp2 miliar kepada Kurniawan. Pertama kali uang diserahkan di Basement Hotel Alia Cikini Jakarta Pusat.

Kemudian, sesuai dengan arahan Yudi, pada 12 Mei 2015 sekitar pukul 23.00 WIB, Kurniawan menyerahkan uang komitmen fee dari Aseng sebesar Rp 4 miliar melalui Paroli alias Asep.

Selain diduga menyuap Yudi, Aseng didakwa menyuap dua anggota Komisi V DPR lainnya terkait proyek jalan Kementerian PUPR yakni Damayanti Wisnu Putranti dan Musa Zainudin. Damayanti dianggap terbukti menerima suap dan divonis dengan hukuman 4,5 tahun penjara pada September 2016.

Ragam Kode dalam Transaksi Korupsi

Penggunaan kode atau istilah dalam transaksi korupsi sebenarnya bukan hal baru. Dalam perkara korupsi yang terungkap di persidangan, pelaku kerap menggunakan kode samaran untuk menyebut uang saat transaksi.

Dalam kasus korupsi dan suap Wisma Atlet misalnya, terungkap istilah apel Malang, apel Washington, semangka, hingga pelumas sebagai kode transaksi.

Istilah apel Malang merujuk pada uang rupiah, apel Washington berarti uang dollar Amerika Serikat, semangka berarti permintaan dana, dan pelumas yang juga berarti uang. Dari kesaksian salah satu terpidana yakni Mindo Rosalina Manulang, istilah itu diciptakan oleh Angelina Sondakh untuk menutupi transaksi di antara mereka.

Terpidana mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Akil Mochtar memilih kata pempek untuk istilah uang saat berkomunikasi suap sengketa pemilihan kepala daerah.

Ahli Komunikasi Politik dari Universitas Indonesia (UI) Ade Armando mengatakan, penggunaan kode atau istilah dalam transaksi korupsi sengaja digunakan pelaku untuk menyembunyikan dari pihak lain.

“Kode ini biasanya digunakan kelompok kecil untuk berkomunikasi dengan bahasa yang mereka pahami saja. Kenapa? Ya supaya tidak diketahui pihak lain,” ujar Ade kepada CNNIndonesia.com, Selasa (23/5).

“Kata ‘liqo’ itu istilah di kalangan pesantren saja. Para penggunanya kan dibesarkan dengan tradisi pesantren jadi wajar saja (pakai bahasa Arab),” katanya.

Ade mengatakan, cara komunikasi tergantung dengan latar belakang seseorang. Dia mengatakan mustahil misalnya Angelina Sondakh atau pelaku tindak pidana korupsi lain yang tak akrab dengan bahasa Arab, menggunakan kode dari bahasa tersebut.

Meski demikian, lanjut Ade, penggunaan bahasa Arab tak lantas bisa diartikan secara harfiah. Ade berkata, ada pola-pola tertentu yang tidak bisa dipecahkan begitu saja oleh penyidik KPK dari tiap kode atau istilah yang digunakan.

“Siapa coba yang ngerti istilah 4 juz kalau bukan mereka sendiri. Ini jadi tantangan penyidik, kalau ada kalimat aneh, janggal, lucu bisa jadi kecurigaan bahwa memang ada sesuatu yang salah,” tuturnya.

“Saya yakin tidak ada kode yang sama dalam tiap kasus. Mereka cukup pintar untuk tidak menggunakan bahasa yang sama,” katanya. (yul)

copy dari : CNN Indonesia

Catatan Berita

Pemilu 2019 Partai Politik Bisa Usung Capres Sendiri

2 mei 2017

Partai politik peserta Pemilu 2019 bisa mengusung calon presiden sendiri karena mayoritas fraksi-fraksi di Panitia Kerja RUU Pemilu setuju dengan penghapusan Presidential Threshold

“Mayoritas fraksi-fraksi di Panja RUU Pemilu mempunyai tafsir yang sama tentang Keputusan MK No 14/PUU-XI/2013 dimana menjelaskan Keserentakan Pemilu Legislatif dan Eksekutif pada tahun 2019 berimplikasi kepada ditiadakannya Presidensial Threshold. Adanya Presidensial Threshold dianggap bertentangan dengan Keputusan MK,” ,” kata Ketua Pansus RUU Pemilu, Lukman Edy di Jakarta, Selasa (2/5/2017).

“Hanya Fraksi Golkar, PDIP dan Nasdem yang menolak, dan menghendaki Presidensial Threshold tetap 20%, sama seperti pemilu sebelumnya,” sambung Lukman Edy.

Menurut Lukman, dalam diskusi di rapat Panja RUU Pemilu memang berkembang opsi Presidensial Threshold sama dengan Parliamentary Threshold, tetapi opsi ini dianggap sama dengan Presidensial Threshold yang lama (20%-25%), karena persoalannya bukan di pilihan angka threshold, tetapi persoalannya antara konstitisional dan inkonstitusional.

Lukman menambahkan, penurunan angka Presidensial Threshold tetap dianggap inskonstitusional, karena mayoritas Fraksi berpendapat yang dikehendaki oleh keputusan MK tersebut adalah tanpa Presidensial Threshold. Penjelasan bahwa Keputusan MK No 14/PUU-XI/2013 ditafsirkan bahwa terhadap Presidensial Threshold adalah Open Legal Policy, terserah pembuat UU, tidak dapat diterima oleh mayoritas fraksi.

“Jika pada akhirnya Pansus akan menyepakati Pemilihan Presiden tanpa Threshold, maka semua Partai Politik Peserta Pemilu boleh mengusung calon presiden dan wakil presiden baik itu diusulkan oleh 1 partai politik saja maupun gabungan partai politik. Dinamika politik di Pemilu 2019 akan sangat dinamis dengan suasana yang sangat berbeda dengan Pemilu 2014 yang lalu,” ujar Lukman

“Tetapi saya tetap meyakini walaupun Partai Politik mempunyai hak yang sama dalam mengusung calon Presiden dan Wakil Presiden tetapi tetap akan terjadi konsolidasi lintas partai, sehingga hanya akan ada 2 atau 3 calon yang kuat dan menonjol serta mendapat perhatian publik. Sementara calon yang lain, mungkin sebagai pelengkap saja. Situasi ini akan mirip dengan pemilihan Presiden Amerika Serikat,” sambungnya lagi

Selanjutnya, rekomendasi Panja ini akan diputuskan dalam Rapat Pansus didalam forum pengambilan Keputusan terhadap isu-isu Krusial, yang akan dilaksanakan pada tanggal 18 Mei setelah Paripurna Pembukaan Masa Sidang ke V yang akan datang.

“Dan setelah UU Pemilu ini resmi diundangkan maka semua peserta pemilu baik partai politik maupun calon presiden dan wakil presiden sudah harus bersiap-siap masuk dalam tahapan persiapan, dan masyarakat juga harus bersiap untuk menyambut dinamika pemilu yang sudah berbeda dengan pemilu sebelumnya,” terangya.

Namun Lukman Edy mengingatkan kepada semua peserta pemilu bahwa masa kampanye baru akan dimulai 6 bulan sebelum tanggal 17 April 2019, atau baru akan dimulai tanggal 1 Oktober 2018.

“Mudah mudahan tidak ada yang curi start, karena salah satu kesepakatan panja, semenjak UU ini diundangkan nantinya, semua peserta pemilu baik partai politik maupun calon presiden dan wakil presiden dilarang kampanye di media elektronik dan media cetak kecuali dibiayai oleh KPU dan berada di masa kampanye,” pungkasnya. (nov.ak)

copy dari : abadikini