Catatan PAI

Batas Aurat Wanita

Posting ini merupakan update atas tulisan sebelumnya yang dibuat pada tahun 2008 dengan judul yang sama.

Banyak yang bisa kita peroleh secara positif dari ketekunan dalam menelusuri dunia maya ini. Paling tidak pada rubrik “Ustadz Menjawab” pada www.eramuslim.com kita bisa belajar banyak soal ajaran Islam. Rupanya ikut tertarik juga memberikan komentar terkait dengan salah satu pertanyaan pengunjungnya. Pertanyaan itu diberi judul “Batasan Aurat Wanita Versi Quraisy Syihab“. Komentar ini diberikan dengan tujuan mencoba memberikan penajaman Islam sebagai ajaran yang universal dan manusiawi dan berharap bisa menghindari perdebatan yang melelahkan.

Pakaian sebagai Budaya

Pakaian digunakan umat manusia dalam rangka menjalankan peran fungsinya sekaligus penyesuaian dalam berhadapan dengan cuaca di lingkungannya.

Berkenaan dengan dinamika kehidupan manusia pakaian dirancang bukan hanya melindungi tubuh saja namun menjadi lebih spesifik utk melindungi kepala, kaki, tangan. Bahkan di jaman modern ada pakaian utk melindungi diri saat bekerja seperti kacamata, headphone, penutup lubang hidung, masker penutup mulut dan hidung, masker penutup wajah dll. Itulah maksudnya pakaian dikenakan dalam rangka menjalankan peran dan fungsi. Terkait fungsi ini maka dikenal pakaian perang, pakaian dokter, pakaian olahraga, pakaian renang, pakaian solat, pakaian haji, pakaian nggowes, pakaian indoor, pakaian otudoor, dst.

Pakaian dan Etika Pergaulan

Etika pergaulan dalam Islam bukan hanya soal pakaian, tetapi prilaku dalam pergaulan juga. Dalam pemahaman kami, pakaian merupakan salah satu dari konsep pergaulan bagi muslim.

Dalam bergaul, bukan hanya kaum wanita yang diatur dalam ajaran Islam. Tetapi kaum pria juga. Mengingat pria dan wanita itu makluk berpasangan. Oleh sebab itu ketidaksesuaian prilaku akibat pergaulan sehari-hari yang khas terjadi antara pria – wanita sangat diantisipasi dalam Islam. Coba kita perhatikan ayat yang terkenal itu, Surat An Nur ayat 31 yang meminta kaum wanita untuk menahan pandangannya (terhadap laki-laki) dan menjulurkan kerudungnya hingga menutup ke dada. Sekiranya seorang wanita sudah melakukannya, sementara sang pria masih saja liar matanya memandangi wanita ini, maka kemungkinan ketidaksesuaian pergaulan ini masih bisa terjadi akibat ‘agresifitas’ pria. Atau sebaliknya, rendah hati sang pria kadang juga tergoda oleh ‘agresifitas’ wanita sehingga terjadi ketidaksesuaian pergaulan. Oleh sebab itu ketaatan wanita tidak cukup untuk menciptakan iklim pergaulan yang ‘aman’ tanpa dibarengi akhlak pria yang tawadlu’. Demikian pula sebaliknya.

Untuk itulah kita juga harus menyertakan ayat 30 dari surat itu sebagai penyampaian dakwah yang lengkap dari ayat 31-nya, agar lengkap.

Dengan adanya ketentuan ini Islam memberikan kesempatan terjadinya pergaulan antara pria dan wanita dalam hidup beribadah kepada Allah menjadi lebih dinamis, dan dalam kerangka ibadah tentu. Namun sebagian kita ada yang “terlalu berhati-hati” dengan menghalangi pergaulan wajar wanita – pria. Bahkan menghalangi sang istri untuk bergaul secara wajar, atau juga ada yang melarang istrinya menemui tetangganya laki-laki yang bertandang (meski sudah sangat dikenal dan dipercaya). Akibatnya “kehati-hatian yang terlalu” ini terkesan “mencegah dosa” dengan tidak memberi kesempatan bergaul atau beraktifitas seperti wajarnya orang hidup bermasyarakat/rumahtangga. Jadi ibarat manusia hidup ini harusnya siap beramal soleh / tolong menolong mengahadapi berbagai persoalan hidup melalui pergaulan masayarakat/bertetangga sehari-hari secara wajar, sedangkan “kehati-hatian” ini menghindari masalah dengan “mengurungkan diri” dalam rumah saja. Oleh sebab itu kami menganjurkan kepada para suami agar memberikan kesempatan kepada istri untuk mengaktualisasikan diri mereka bergaul secara wajar di lingkungan masyarakat/tetangga setempat.

Batas Aurat

Kita tahu bahwa jilbab berbeda dengan kerudung. Coba perhatikan ayat 31 An Nur. Ayat ini meminta kaum wanita muslim untuk menjulurkan kerudung ke dadanya. Lain halnya dengan jilbab, yang ada pada Surat Al Ahzab ayat 59. Ayat ini meminta wanita muslimah untuk melonggarkan jilbabnya sehingga tidak memperlihatkan bentuk tubuh. Jadi jilbab itu baju untuk menutupi tubuh (body) wanita, sedangkan kerudung itu untuk menutupi kepala. Secara budaya, jilbab dan kerudung ini memang pakaian yang sangat dikenal dalam budaya arab. Biasanya jilbab dikenakan untuk keperluan outdoor. Setelah sampai tujuan, dilepas dan tampil dengan pakaian indoor (sesuai mode yang disukai).

Dan ketika Islam datang, kerudung dan jilbab itu di”islamisasi” sehingga berlaku universal sebagaimana ayat Quran tersebut diatas. Maka wanita arab yang semula mengenakan jilbab/kerudung jahiliyah menjadi jilbab dan kerudung yang Islami. Yaitu :
– jilbab yang dilonggarkan sehingga tidak memperlihatkan bentuk tubuh, dan
– kerudung yang dijulurkan sehingga menutupi dada.

Lantas bagaimana dengan ruang lingkup sebutan “aurat” itu ? Soal aurat ini ada yang berpendapat, bahwa aurat dalam sholat tidak sama dengan aurat dalam bergaul. Juga berbeda dengan aurat saat menyusui. Oleh sebab itu pakaian sholat dianggap tidak sama dengan pakaian pergaulan sehari-hari. Akibatnya, pakaian bergaul belum tentu tepat untuk pakaian sholat, dan pakaian sholat belum tentu tepat untuk pakaian bergaul. Contoh, sementara bepergian seorang wanita mau sholat dan tidak mengenakan “mukena”, meski mengenakan pakaian panjang hingga mata kaki, lengan panjang dan berkerudung tapi karena kakinya hanya tertutup oleh kaos kaki, ada yang menganggap tidak cukup menutup aurat sholat (aplagi pada posisi sujud). Karena kaos kaki masih memperlihatkan bentuk kaki. Jadi tergantung pendapat yang dianutnya.

Perbedaan paham soal *batas aurat* oleh para mufasirin, mungkin dilatarbelakangi oleh berbagai keperluan hidup masyarakat atau batas-batas pergaulan dalam kelompok yang berbeda-beda yang terjadi dalam sepanjang sejarah. Bisa jadi yang diperbandingkan hanya sebatas kesimpulan tanpa memperhatikan latarbelakangnya atau argumentasi bagaimana suatu tafsir disampaikan untuk mensolusi masalah umat.

Mengingat tafsir itu bersifat ijtihadi sudah barang tentu tampil sesuai dengan kompetensi masing-masing mufasirin mencermati lingkungannya.

Kemudian, mari kita ambil ayat Al Quran Surat An Nur 31. Coba kita ajukan 2 pertanyaan terkait ayat tsb. Kepada siapakah perhiasan wanita itu tidak dilarang terlihat oleh mereka ? Perhiasan itu sebenarnya perhiasan apa ?

Pertama, mari kita cermati orang-orang yang disebutkan dalam ayat Al Quran tsb (perkecualian yang disebutkan pada QS 24:31). Kriteria apa yang pas menurut Al Quran itu, bahwa kriterianya bukan hanya memiliki hubungan darah, tetapi juga orang lain yang dekat dalam keluarga seperti pembantu/budak pun masuk dalam kelompok yang diperbolehkan. Dengan demikian kelompok ini merupakan kelompok yang terdiri atas orang-orang yang dalam situasi wajarnya sudah dikenal dan dipercaya aman untuk bergaul bersama mereka meski “perhiasannya yang seharusnya disembunyikanya” tadi itu (dalam pergaulan umum) – terlihat oleh mereka.

Sedangkan untuk pertanyaan kedua, apa perhiasan itu. Coba kita gali lebih lanjut. Perhisan apa yang harus disembunyikan seorang wanita disaat bergaul dalam komunitas umum, namun perhiasannya itu boleh terlihat ketika bergaul dengan suami.
Boleh terlihat saat bergaul dengan ayahnya.
Boleh terlihat saat bergaul dengan mertuanya,
Boleh terlihat saat bergaul dengan anak kandung, anak tiri,
Boleh terlihat saat bergaul dengan kakak/adiknya,
Boleh terlihat saat bergaul dengan keponakan,
Boleh terlihat saat bergaul dengan dengan sesama wanita muslim.
Boleh terlihat saat bergaul dengan pembantu laki-laki,
Boleh terlihat saat bergaul dengan anak-anak

Perhiasan apakah itu ? Perhiasan itu tiada lain perhiasan khas kewanitaan yang hanya ada pada kaum wanita dan hiasan itulah yang boleh terlihat oleh orang-orang yang sudah dikenal dan dipercaya aman.

Terkait tuntutan lebih konkrit dari itu (tentang perhiasan kewanitaan) tentu akan menjadi semakin kasuistik dan spesifik, bisa saja dipengaruhi budaya, sensitifitas dan situasi masyarakat atau lainnya dan mungkin jawabannya menjadi tidak berlaku umum.

Jadi sebatas apa aurat itu ? monggo mengambil kesimpulan sendiri-sendiri.

Advertisements
Catatan Berita

Pidato Mayjen Soeharto di Depan Jenazah Pahlawan Revolusi

Rabu, 4 Oktober 2017

Semua yang hadir di kawasan Lubang Buaya itu menahan napas saat satu per satu jenazah diangkat dari sumur tua. Kondisi mayat sudah mulai membusuk karena terkubur dalam tanah yang berair selama tiga hari.

Jenazah Letjen Achmad Yani, Mayjen Mas Tirtodarmo Harjono, Mayjen Siswondo Parman, Mayjen Suprapto, Brigjen Donald Isaac Pandjaitan, Brigjen Sutojo Siswomihardjo dan Lettu Pierre Tendean berhasil diangkat berkat kerja keras Pasukan Intai Amfibi KKO TNI AL tanggal 4 Oktober 1965.

Panglima Kostrad Mayjen Soeharto yang memimpin penggalian sesekali tampak menutup hidungnya dengan sapu tangan.

Rasa geram, marah dan sedih jadi satu. Kebencian pada pelaku penculikan memuncak.

Seorang prajurit RPKAD berbisik pada rekannya. “Lihat, jenderal saja dibegitukan oleh PKI. Apalagi kita-kita yang prajurit rendahan ini.”

Mayjen Soeharto kemudian mengucapkan pidato dengan suara berat.

Pada hari ini 4 Oktober 1965, kita bersama-sama dengan mata kepala masing-masing, kita menyaksikan pembongkaran jenazah para jenderal kita dengan satu perwira pertama dalam satu lubang sumur lama. Jenderal-jenderal kita dan perwira pertama ini telah menjadi korban kebiadaban dari petualang yang dinamakan Gerakan 30 September.

Kalau melihat daerah ini ada di kawasan lubang buaya. Daerah Lubang Buaya termasuk Lapangan Halim. Kalau saudara melihat fakta dekat sumur ini, telah menjadi pusat latihan dari sukwan dan sukwati yang dilaksanakan oleh Angkatan Udara. Mereka melatih anggota Pemuda Rakyat dan Gerwani.

Satu fakta mungkin mereka latihan dalam rangka pertahanan pangkalan tapi menurut anggota Gerwani yang dilatih di sini dan ditangkap di Cirebon, adalah pulang dari Jateng, jauh dari daerah tersebut.

Jadi, kalau melihat fakta-fakta, apa yang diamanatkan Presiden dan Pemimpin Besar Revolusi yang sangat kita cintai, bahwa Angkatan Udara tidak terlibat, mungkin ada benarnya. Tapi, tidak mungkin, tidak ada hubungan dari peristiwa ini daripada oknum-oknum Angkatan Udara.

Saya sebagai anggota daripada Angkatan Darat mengetok jiwa dan perasaan daripada patriot Angkatan Udara bilamana benar-benar ada oknum yang terlibat dengan pembunuhan yang kejam dari para jenderal kita yang tidak berdosa ini.

Saya berharap anggota patriot Angkatan Udara membersihkan anggota Angkatan Udara yang terlibat petualangan ini.

Saya berterimakasih akhirnya Tuhan memberikan petunjuk yang terang jelas pada kita sekalian. Bahwa setiap tindakan yang tidak jujur, bahwa setiap tindakan yang tidak baik akan terbongkar. Saya berterima kasih pada satuan-satuan khususnya resimen Parako, KKO, satuan lainnya serta rakyat, yang membantu menemukan bukti ini dan turut serta mengangkat jenazah ini. Sehingga seluruh korban bisa ditemukan.”

Jenazah pahlawan revolusi kemudian dimasukkan dalam peti dan dibawa ke RSPAD. Pemakaman para jenderal dan Lettu Pierre Tendean digelar pada tanggal 5 Oktober 1965. Ratusan ribu rakyat berdiri di pinggir jalan untuk mengantarkan ke peristirahatan terakhir di Taman Makam Pahlawan Kalibata. [ian]

copy dari : merdeka.com

Catatan PAI

Jika PKI Bangkit, Memangnya Kenapa?

Oleh : Asma Nadia

22 september 2017

Pertanyaan yang tampak sederhana, sesederhana cara berpikir orang yang mengungkapkannya.
Untuk menjawab, mungkin kita perlu menelaah lagi sejarah dan fakta yang ada di lapangan.

Saya tidak akan bercerita tentang peristiwa bulan Oktober di tahun 1945, ketika kelompok pemuda PKI membantai pejabat pemerintahan di Kota Tegal, menguliti serta membunuh sang bupati. Tak cukup di situ, mereka menghinakan keluarganya. Kardinah, adik kandung RA Kartini yang menikah dengan bupati Tegal periode sebelumnya, termasuk salah satu korban. Pakaian wanita sepuh itu dilucuti, kemudian diarak dengan mengenakan karung goni.

Betapa saat rakyat Indonesia tengah berjuang melawan penjajah, ketika arek-arek Suroboyo berebut merobek bendera merah putih biru di Hotel Yamato, lalu bertarung menghadapi sekutu pada 10 November, di belahan lain sebulan sebelumnya, sejumlah pejuang turut berdarah-darah dalam pertempuran lima hari di Semarang, membredeli tentara Jepang, PKI justru merusak tatanan bangsa di mana-mana. Menggerogoti dari dalam.

Anasir PKI bergerak merebut kekuasaan di Slawi, Serang, Pekalongan, Brebes, Tegal, Pemalang, Cirebon, dan berbagai wilayah lain. Menghilangkan nyawa anak bangsa dan tokoh pejuang. Bupati Lebak dihabisi, tokoh nasional Otto Iskandardinata diculik dan dieksekusi mati bahkan keberadaan jenazahnya menyisakan misteri. Sultan Langkat dibunuh serta hartanya dijarah. Bahkan Gubernur Suryo, tokoh sentral dari peristiwa di Surabaya juga dibunuh PKI.

Ketika tokoh PKI Amir Syarifuddin Harahap berhasil menjadi Perdana Menteri di tahun 1948, arus bawah PKI merasa mempunyai kekuatan. Muso memproklamirkan Republik Soviet Indonesia, beraliansi komunis. Dan lebih parah lagi dalam Perjanjian Renville, dengan mudah Amir Syarifuddin menyerahkan begitu banyak kekuasaan pada Belanda dan memasung wilayah Indonesia.

Keganasan PKI makin membabi buta.
Saya sebenarnya tidak hendak bercerita tentang peristiwa di Gontor. Ketika setiap pagi menjelang, satu per satu kyai diabsen dan nama yang disebut serta-merta disembelih. Atau kisah Haji Dimyati, aktivis Masyumi yang digorok lehernya sebelum dimasukkan ke sebuah sumur bersama korban pembantaian lainnya.

Juga tentang kesaksian Isra dari Surabaya yang ayahnya diseret ke sawah sembari dihajar beramai-ramai hingga jasadnya tidak berbentuk lagi; hancur, habis terbakar, dan dimakan anjing. Sang anak terpaksa memungut potongan tubuh ayahnya satu per satu dan dimasukkan kaleng.

Atau cerita Moch. Amir yang empat sahabatnya sesama aktivis dakwah disiksa dengan dipotong kemaluan dan telinga mereka hingga ajal menjemput. Atau testimoni Suradi saat para kyai dimasukkan loji lalu dibakar. Yang berhasil keluar tak lantas bebas, melainkan dibacoki. Pun saya sejujurnya tidak ingin mengisahkan kesaksian Mughni yang melihat tokoh Islam dari Masyumi di Ponorogo diciduk dan dinaikkan truk. Telinga kakaknya dipotong, lalu dibuang di sumur tua.

Juga tentang Kapolres Ismiadi yang diseret dengan Jeep Wilis sejauh 3 km hingga wafat. Setelah tentara dibunuhi, gantian polisi dilibas. Kemudian pejabat, ulama, serta para santri.

Pascagerakan komunis berhasil dihentikan di tahun 1948, pada 1965 PKI kembali beraksi.
Buya Hamka, Ketua MUI pertama dan para ulama lainnya dipenjara. Mereka difitnah oleh kalangan PKI yang saat itu sangat dekat dengan pemerintah berkuasa. Tak hanya menerima siksaan setiap hari, Buya Hamka memperoleh ancaman akan disetrum kemaluannya.

Deretan kisah mengiris hati di atas pernah saya baca, tapi tidak akan saya ceritakan sebagai jawaban atas pertanyaan itu. Karena mungkin hanya dianggap serpihan dari peristiwa kecil.

Tapi, kini mari kita lihat apa yang terjadi jika komunisme berkuasa. Di Uni Soviet, sekitar 7 juta orang tewas dalam Revolusi Bolsevik dipimpin oleh Lenin. Di masa Stalin 20 juta orang terbunuh untuk memuluskan program komunisme.

Salah satu cara komunisme bertahan adalah, melestarikan tidak adanya perbedaan pendapat, dan jika berbeda sebaiknya dibunuh, berapa pun jumlah korban yang dibutuhkan. Di Kamboja, sekitar 2 juta orang atau sepertiga jumlah penduduk dibantai untuk mengukuhkan kekuasaan komunis. Di Cina jumlah korban meninggal dalam revolusi diduga mencapai 80 juta.

Jadi, jika PKI bangkit, memangnya kenapa? Pertanyaan seperti ini lebih baik dijawab dengan pertanyaan.

Jika PKI pernah mengkhianati kemerdekaan bangsa, apa jaminan mereka tidak akan mengulanginya?

Jika baru mempunyai sedikit kekuasaan saja sudah membantai begitu banyak orang, apa yang terjadi jika memegang kekuasaan besar?

Jika komunisme dilatih tidak bisa berbeda pendapat, lalu di mana letak kebebasan?

Dan yang terpenting dari semua itu, jangan berteriak korban. Mengutip Ahmad Mansur Suryanegara, PKI di Indonesia bukan korban, mereka pelaku. Atau istilah Agung Pribadi dalam buku Gara-Gara Indonesia, ini saatnya rekonsiliasi, kita bisa maafkan, tapi jangan lupakan sejarah pembantaian yang dilakukan PKI.

Copy dari : republika.co.id

Catatan PAI

Memahami Kedudukan Fatwa MUI dalam Hukum Indonesia

Hubungan antara ulama dan negara merupakan salah satu isu penting dalam studi negara seperti apa yang menjadi visi umat Islam.

Bermula dengan fatwa penggunaan atribut Natal muncul reaksi, antara lain sweeping, sikap polri, pendapat pendeta dan tidak kalah menariknya pendapat dari kalangan ahli hukum islam sendiri seperti Jimmly, MMD dan Yusril.

copas berita-berita tsb :


ICMI: Fatwa MUI Jangan Ikuti Naluri Politik dan Amarah

22 December 2016

Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah menerbitkan fatwa haram penggunaan atribut non-Muslim bagi umat Islam dalam perayaan Natal. Fatwa tersebut akhirnya kembali menuai kontroversi.

Menanggapi polemik atas fatwa MUI itu, Ketua Umum Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Jimly Asshiddiqie menilai prosedur penetapan fatwa MUI perlu dievaluasi. Tak hanya fatwa, Jimly juga menyarankan agar bangunan hukum MUI sebagai organisasi dapat dievaluasi.

“Harus ada evaluasi mengenai bangunan hukum dari organisasi MUI ini, karena harus dipastikan jangan menjadi organisasi massa. Prosedur penetapan fatwa (juga) perlu dievaluasi,” kata Jimly di Kantor DKPP, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Rabu (21/12/2016).

Ia menerangkan, penetapan fatwa jangan sampai mengikuti naluri politik atau amarah semata. Pasalnya, Jimly khawatir kadar fatwa ini jadi menurun lantaran kehilangan kepercayaan dari masyarakat, khususnya umat Islam.

“Prosedur penetapan fatwa perlu dievaluasi, jangan mengikuti naluri politik atau amarah dari keadaan. Khawatirnya nanti nilai fatwa ini jadi menurun, tingkat kepercayaan orang kepada MUI menjadi berubah. Inilah yang harus kita jaga,” tuturnya.

Dikutip dari laman Okezone.com, mantan ketua Mahkamah Konstitusi (MK) tersebut menegaskan, penetapan fatwa MUI harus ditimbang secara matang, bukan hanya teks tetapi juga konteks. “Harus mengkaji bagaimana syiarnya, Alquran, sunah Rasul, sejarah pemikiran, fikih, konteksnya masa kini,” paparnya.

“Fatwa kan harus memberikan bimbingan kepada umat Islam dan masyarakat luas,” pungkasnya.*** (T/CH)

http://icmi.or.id/blog/2016/12/icmi-fatwa-mui-jangan-ikuti-naluri-politik-dan-amarah


Yusril: Hukum Islam adalah The Living Law

24 Desember 2016

Pakar Hukum Tata Negara, Prof Dr Yusril Ihza Mahendra mengatakan hukum Islam adalah the living law atau hukum yang hidup dalam masyarakat.

Hukum Islam bukan ius constitutum (hukum yang berlaku saat ini atau hukum positif) dan bukan pula ius constituendum (hukum yang dicita-citakan atau yang diangan-angankan di masa mendatang).

Hukum positif adalah hukum yang diformulasikan oleh institusi negara dan tegas kapan dinyatakan berlaku dan kapan tidak berlaku lagi. Berbeda dengan the living law yang tidak diformulasikan oleh negara, tetapi hukum itu hidup dalam alam pikiran dan kesadaran hukum masyarakat.

“Ia berpengaruh dalam kehidupan masyarakat dan kadang-kadang daya pengaruhnya bahkan mengalahkan hukum positif yang diformulasikan oleh negara,” ungkap Yusril Ihza Mahndra dalam keterangan tertulisnya yang diterima Republika, Sabtu (24/12).

Hukum yang hidup itu, kata Yusril, bersifat dinamis sejalan dengan perkembangan masyarakat. Salah satu instrumen yang membuatnya tetap dinamis adalah antara lain melalui fatwa yang dikeluarkan oleh mufti atau institusi lain yang dianggap mempunyai otoritas dalam masyarakat.

”Fatwa umumnya dikeluarkan untuk menjawab kebutuhan hukum masyarakat yang merasa ada ketidakjelasan terhadap sesuatu yang ada dan berkembang dalam masyarakat dilihat dari sudut hukum Islam supaya ada kepastian hukum,” jelas Yusril.

Lalu, apakah dan bagaimanakah sebaiknya negara bersikap terhadap hukum yang hidup itu? Yusril menyebut apabila negara bersifat demokratis, maka akan memformulasikan hukum dengan mengangkat kesadaran hukum masyarakat menjadi hukum positif sesuai kebutuhan hukum masyarakat.

Namun seandainya itu tidak atau belum dilakukan, maka negara harus menghormati hukum yang hidup yang antara lain tercermin dalam fatwa-fatwa yang dikeluarkan otoritatif tersebut. Negara juga harus memfasilitasinya agar hukum yang hidup itu dapat terlaksana dengan baik dalam kehidupan masyarakat.

Dia berpendapat inilah yang harusnya menjadi sikap negara di negara kita ini yang berdasarkan Pancasila. “Negara tidak bersifat sekular dan indefferent (acuh tak acuh) terhadap hukum agama, melainkan menghormati dan memberikan tempat yang selayaknya dalam kehidupan masyarakat,” ujarnya.

Yusril mengatakan apabila hukum yang hidup itu berkaitan langsung dengan tata peribadatan (khassah), maka negara tidak dapat mengintervensinya, melainkan menghormatinya dan memfasilitasi pelaksanaannya dengan memperhatikan kemajemukan masyarakat.

http://www.republika.co.id/berita/nasional/hukum/16/12/24/oiope6301-yusril-hukum-islam-adalah-the-living-law


Fatwa MUI dan Living Law Kita

26 December 2016

SETELAH melalui berbagai media, saya mengatakan bahwa dari sudut konstitusi dan hukum, fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI)tidak mengikat dan tidak bisa dipaksakan melalui penegak hukum, kemarin, dimunculkan satu statemen dari pakar hukum Yusril Ihza Mahendra yang seakan-akan dipertentangkan dengan pendapat saya.

Pernyataan Yusril Ihza yang oleh media diberi judul ‘Yusril: Hukum Islam adalah the Living Law’ sebenarnya tidak ada pertentangannya sama sekali dengan pendapat saya bahwa ‘Fatwa MUI bukan Hukum Positif dan tidak Mengikat.’ Saya dan Yusril Ihza sepen­dapat bahwa hukum agama yang belum diformalkan negara, apalagi hanya fatwa, adalah tidak mengikat dan tidak dapat dipaksakan pemberlakuannya oleh aparatur hukum negara.

Tetapi, di media sosial, statemen Yusril Ihza itu dikonfrontasikan dengan pendapat saya, seakan-akan bertentangan. Akun Twitter @kawanabadi misalnya, menanyakan bagaimana pendapat saya tentang pendapat Yusril Ihza terkait the living law itu. Di beberapa grup WhatsApp (WA) pernyataan Yusril Ihza itu dijejer dengan pernyataan saya disertai caption, “Sesama Ahli Hukum, Mana yang Benar?”

Tidak bertentangan
Saya pastikan, pendapat yang saya kemukakan bahwa fatwa MUI tidak mengikat tidaklah bertentangan dengan pendapat Yusril Ihza bahwa hukum Islam adalah living law. Sebab living law pun, kalau belum diberlakukan secara resmi oleh negara, keberlakuannya tidak bisa dipaksakan dengan sanksi heteronom atau sanksi yang dipaksakan negara. Istilah living law itu sendiri, sekurang-kurangnya, mempunyai dua arti.

Pertama, norma yang hidup karena ditaati keberlakuannya oleh masyarakat meskipun tidak diberlakukan secara resmi oleh negara. Kedua, hukum resmi yang bersifat dinamis dan kenyal atau supel, sehingga bisa mengikuti perkembangan zaman dan selalu aktual dalam keadaan apa pun. Untuk pengertian yang kedua tersebut di dalam ilmu politik dan konstitusi ada juga istilah living constitution dan living ideology. Mari kita runut secara singkat pandangan saya dan pandangan Yusril Ihza.

Saya menyatakan, jangankan fatwa MUI, fatwa Mahkamah Agung sebagai pemegang kekuasaan kehakiman tertinggi di negara Indonesia juga tidak mengikat. Di dalam tata hukum kita yang mengikat dari Mahkamah Agung sebagai lembaga peradilan hanyalah vonis yang sudah inkracht, bukan fatwa. Fatwa itu tak lebih dari pendapat hukum (legal opinion) yang boleh diikuti dan boleh tidak diikuti.

Dari sudut peraturan yang bersifat abstrak, fatwa baru bisa mengikat kalau sudah diberi bentuk hukum tertentu oleh lembaga yang berwenang, misalnya dijadikan undang-undang atau peraturan daerah sehingga menjadi hukum positif. Bahwa ada orang Islam yang mau melaksanakan fatwa itu bisa saja sebagai kesadaran beragama secara pribadi, bukan sebagai kewajiban hukum.

Kalau pun, misalnya, orang bersalah karena tidak mengikuti fatwa keagamaan, sanksinya adalah sanksi otonom atau sanksi yang datang dari dalam diri sendiri berupa penyesalan atau rasa berdosa. Pernyataan Yusril Ihza bahwa hukum Islam adalah living law tidak lantas bisa diartikan bahwa fatwa, bahkan hukum Islam sendiri, adalah hukum yang mengikat dan bisa dipaksakan. Yusril Ihza tidak mengatakan itu.

Hukum Islam sebagai living law, seperti yang dipergunakan dalam pernyataan Yusril Ihza, merupakan hukum yang hidup dan ditaati keberlakuannya oleh masyarakat meskipun tidak diberlakukan secara resmi oleh negara dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Living law seperti hukum Islam yang belum dijadikan isi undang-undang tentu tidak bisa dipaksakan penegakannya oleh aparat penegak hukum.

Mengapa? Karena keberlakuannya bersifat sukarela berdasar kesadaran pribadi pihak yang menerima sehingga sanksinya hanyalah dosa menurut agama atau sanksi otonom berupa penyesalan. Itulah sebabnya Yusril Ihza juga menyertakan dalam statemennya itu agar pemerintah memformalisasikan living law menjadi hukum formal, sehingga bisa ditegakkan negara. Artinya, pada titik ini, saya dan Yusril Ihza sama-sama berpendapat bahwa norma-norma yang menurut ilmu hukum disebut hukum Islam, meskipun sudah menjadi living law, tidak bisa dipaksakan keberlakuannya oleh negara, jika tidak atau belum dijadikan hukum positif dulu melalui pengundangan dalam bentuk undang-undang, peraturan daerah, dan sebagainya.

Norma
Pelajaran yang paling awal diberikan kepada pembelajar hukum adalah bahwa hukum merupakan kristalisasi norma di dalam masyarakat, yang diberlakukan secara resmi oleh negara dengan disertai ancaman sanksi yang dapat ditegakkan melalui aparatur penegak hukum negara. Di dalam kehidupan masyarakat ada empat jenis norma yakni norma keagamaan, norma kesusilaan, norma kesopanan, dan norma hukum.

Norma yang mengikat dan bisa dipaksakan berlakunya oleh negara dengan sanksi heteronom adalah norma hukum. Hubungan norma hukum dengan norma-norma lainnya bersifat gradual, artinya, norma-norma lain itu baru mengikat dan bisa dipaksakan keberlakuannya kalau ditingkatkan menjadi norma hukum melalui, misalnya, proses legislasi.

Dalam konteks ini karena bukan merupakan norma hukum yang sudah diformalkan, menurut tata hukum Indonesia, fatwa MUI tidak mengikat dan tidak dapat dipaksakan keberlakuannya oleh aparatur negara. Bagaimana kedudukan fatwa MUI di depan pengadilan? Fatwa MUI di depan pengadilan bisa dijadikan keterangan dan atau pendapat ahli, bahkan doktrin, dalam rangka pembuktian kasus konkret-individual (in concreto), bukan sebagai peraturan yang abstrak-umum (in abstracto).

http://www.mediaindonesia.com/news/read/84453/fatwa-mui-dan-living-law-kita/2016-12-26

 

Catatan Berita

KPK: Lakukan Proses Hukum, Tak Peduli Arif Adik Ipar Jokowi

Selasa, 14 Februari 2017

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah bekerja untuk membuktikan peran Arif Budi Sulistyo dalam perkara dugaan suap kepada pejabat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan. Arif merupakan Direktur Operasional PT Rakabu Sejahtera sekaligus adik ipar Presiden Joko Widodo.

“KPK akan buktikan tiga hal. Pertama, Arif Budi Sulistyo diduga mitra bisnis terdakwa. Ia diduga mengenal pejabat-pejabat di DJP. Kami akan buktikan ini,” kata juru bicara KPK, Febri Diansyah, di kantornya, Selasa, 14 Februari 2017. Kasus suap pejabat Ditjen Pajak ini dilakukan oleh PT EKP.

Nama Arif muncul dalam surat dakwaan Ramapanicker Rajamohan Nair, Direktur PT EK Prima Ekspor Indonesia. Ia didakwa menyuap Handang Soekarno, Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan sebesar Rp 1,9 miliar. Suap itu diduga diberikan agar Handang membantu menyelesaikan sejumlah permasalahan pajak yang dihadapi PT EKP.

Selama proses penyidikan, nama Arif tidak pernah dicantumkan dalam daftar pemeriksaan saksi yang dipanggil penyidik KPK. Namun, Febri mengatakan penyidik pernah memeriksa Arif pada pertengahan Januari lalu.

Baca pula: Kasus Suap PT EKP, KPK Terus Dalami Peran Adik Ipar Jokowi

Tak dicantumkannya nama Arif dalam jadwal pemeriksaan, kata Febri, merupakan strategi penyidik agar lebih konsentrasi pada substansi perkara. “Dari konstruksi dakwaan kita bisa baca di sana. Ada beberapa peran krusial yang akan kami buktikan,” katanya.

Febri memastikan lembaganya tidak akan melihat status Arif sebagai adik ipar Presiden Joko Widodo dalam menangani perkara ini. Ia berujar, penyidikan terus berjalan dan KPK akan membuktikan apa yang sudah tertulis dalam surat dakwaan. “Proses ini akan dilakukan apa adanya. KPK akan melakukan proses hukum,” katanya.

copy dari : tempo.co

Lain-lain, seni bertuhan

Visi Adnan Artekin Menderes

Sebuah tulisan yang mestinya diposting pada tanggal 17 September 2017, yaitu 56  tahun setelah wafatnya Adnan Artekin Menderes. Tulisan ini didapat dari suatu Workgroup Whatsapp.

Tepat seperti hari ini, 17 September 56 tahun lalu, ada seorang laki-laki yang disematkan gelar sebagai “syahid adzan”. Dia adalah Adnan Artekin Menderes, Perdana Menteri Turki periode 1950-1960. Dia adalah seorang laki-laki yang menentang badai demi mengembalikan syiar Islam ke Turki modern.
Menderes lahir tahun 1899 di Turki, pada masa mudanya dia aktif berpolitik dan bergabung dengan partai Republican People’s Party (CHP), yang didirikan oleh Mustafa Kemal Attaturk, yang mengusung ide sekulerisme dan menguasai Turki modern pasca runtuhnya Dinasti Ottoman. Menderes aktif di partai itu dan pernah menjadi anggota parlemen dari partai CHP.
Pada tahun 1945, Menderes bersama 3 sahabatnya keluar dari partai CHP dan mendirikan partai baru bernama Democrat Party (DP). Disinilah Menderes mulai perjuangan barunya untuk mengembalikan Turki Modern ke jalan yang benar, setidaknya benar menurut keyakinan Menderes.
Menderes mulai melakukan persaingan dengan partai lain, terutama dengan CHP yang menguasai Turki. Menderes maju Pemilu dengan agenda kampanye yang cukup aneh, bahkan banyak pihak meragukan kalau Menderes akan mendapat suara.
Menderes mengusung visi dan misi partainya, ada 5 visi dan misi penting:

  • Mengembalikan azan ke dalam bahasa Arab.
  • Mengijinkan orang Turki untuk melaksanakan ibadah haji.
  • Mendirikan sekolah untuk mengajarkan bahasa Arab.
  • Mencabut intervensi pemerintah atas pakaian wanita.
  • Memberikan kebebasan kepada penganut agama untuk melaksanakan keyakinan masing-masing.

Dengan visi dan misi demikian, tidak muluk-muluk, pada tahun 1950 Menderes bersama partainya mengikuti Pemilu. Tidak ada yang menyangka, hasil pemilu menggoncang Turki, dimana partai Menderes mendapat 318 kursi di parlemen sedangkan partai CHP Attaturk hanya mendapat 32 kursi saja.
Menderes menjadi Perdana Menteri dan ketua partai CP Celal Bayar menjadi Presiden. Setelah Pemerintahan dibentuk, Menderes mulai merealisasikan janji-janjinya dalam kampanye. Adzan kembali dikumandangkan di menara-menara masjid dengan bahasa Arab dan rakyat Turki diperbolehkan melaksanakan ibadah haji, setelah bertahun-tahun mereka dilarang oleh pemerintahan sekuler Attaturk.
Tahun 1954 Menderes bertempur kembali dalam Pemilu, kali ini partainya menang telak dengan kursi yang lebih banyak dari tahun 1950. Menderes membangun sekolah-sekolah untuk mengajarkan bahasa Arab, merenovasi 10 ribu masjid di seluruh Turki, membuka lebih dari ribuan madrasah. Menderes memperbaiki kembali hubungan dengan negara-negara Arab, salah satu yang dilakukannya untuk itu adalah mengusir Duta Besar Israel dari Turki pada tahun 1956.
Perjuangan Menderes benar-benar membuahkan hasil. Hal tersebut tidak disukai oleh Barat dan Israel, yang telah berusaha menghancurkan Ottoman dan menjadikan Turki negara sekuler, tiba-tiba ada orang seperti Menderes. Berbagai konspirasi luar dan dalam mulai muncul, akhirnya konspirasi tersebut berhasil mencapai kesepakatan antara “luar” dengan militer Turki untuk mengkudeta pemerintahan PM Menderes.
Partai CHP melakukan berbagai kekacauan dan akhirnya pada Mei 1960 militer Turki yang dipimpin oleh Jend. Camal Gursel dan mengumumkan kudeta atas pemerintahan PM. Adnan Menderes. Partai Demokrasi Menderes dibekukan, Menderes ditangkap dan dijatuhi hukuman gantung, dengan tuduhan mengembalikan adzan ke dalam bahasa Arab, berusaha menjadikan Turki Sekuler menjadi negara Islam dan berusaha untuk mengembalikan sistem Khilafah.
Pada 17 September 1961, PM. Adnan Menderes dieksekusi di tiang gantungan dan menutup hidupnya dengan kata-kata yang sampai saat ini masih terngiang di telinga rakyat Turki… ”Saya akan mati, dan saya berharap semoga rakyat dan negara ini selalu bahagia”.
Seorang seperti Adnan Menderes “dikirim” hanya untuk misi mengembalikan afzan ke dalam Arab, itu saja. Hanya untuk misi yang terkesan “kere” begitu, Adnan berjuang puluhan tahun dan puncak perjuangannya berakhir di tiang gantungan. Itulah perjuangan, membutuhkan pengorbanan.
Sebagian orang mengorbankan jiwa dan raganya demi keyakinannya, ada juga sebagian yang lainnya mengorbankan keyakinannya demi harta, dan jabatan.

 

dari searching, antara lain ditemukan di :

Catatan Berita

Yusri Usman: Mafia-Mafia dalam Minyak Bumi dan Gas Alam Indonesia

 

 

 

11 September 2017

Oleh: Yusri Usman*

Kunjungan kenegaraan Presiden Joko Widodo bersama rombongan terdiri dari Menko Perekonomian Darwin Nasution, Menko Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan, Mensekneg Pratikno dan Mendikbud Muhadjir Effendy serta Menlu Retno Marsudi pada 6 September 2017 dalam rangka menghadiri perayaan 50 tahun terjalinnya hubungan diplomatik antara Indonesia dengan Singapura, ternyata tak disangka berbuah kesepakatan kontrak HOA suplai gas cair (Liquefied Natural Gas/LNG ) antara PLN dengan traders Singapore yaitu Keppel Offshore and Marine dan Pavilion Gas. Begitulah berita yang dirilis oleh berbagai media Singapore.

Kontrak kesepakatan Heads Of Agreement (HOA) itu menyatakan bahwa Keppel Offshore dan Pavilion Gas akan mensuplai kebutuhan LNG dengan kapal LNG ukuran kecil untuk PLTGU kapasitas 25 MW sampai dengan 100 MW untuk wilayah bagian barat Indonesia, seperti dikatakan CEO Pavilion Energy Ltd Seoh Moon Ming.

Berita penandatangan kesepakatan HOA itu ternyata sepi dari pemberitaan media dalam negeri, mungkin bisa jadi kegiatan itu dianggap sebagai “aib tata kelola migas nasional”, akan tetapi sebaliknya “rame” diberitakan oleh media Singapura, karena dianggap prestasi luar biasa, cukup sekelas trader tak punya sumber gas bisa menundukkan sebuah negara besar yang menghasilkan gas.

Padahal publik di Indonesia sudah mendengar awal kegiatan itu dimulai dengan kedatangan delegasi perusahaan Keppel Offshore and Marine Ltd di Kantor Kemenko Kemaritiman pada 15 Agustus 2017 antara Menko Kemaritiman dengan CEO Keppel Offshore Marine dengan Direktur Perencanaan PLN dan dihadiri Dirjen Migas Ego Syahrial, yaitu penjajakan suplai LNG untuk kebutuhan PLN di wilayah Kepri dan Natuna, informasi itu merebak ke publik saat itu sempat membingungkan dan dan menimbulkan tanda tanya besar bahwa bagaimana mungkin perusahaan trader yang mempunyai storage LNG dinegara yang tak ada sumber gasnya bisa menjual murah LNG daripada LNG milik bagian negara, KKKS dan Pertamina serta PGN.

Akan tetapi anehnya lagi ketika mendadak di tikungan terakhir muncul sebuah perusahaan Pavilion Energy Ltd yang baru didirikan tahun 2012 bisa ikut terlibat dalam HOA tersebut, karena selama ini perusahaan ini tidak pernah terungkap ke publik di Tanah Air dari berbagai keterangan ke media baik oleh Menko Kemaritiman maupun dari pihak PLN, ibarat kata kalau dalam pertempuran perusahaan ini seperti “kapal selam”, pada saat pertempuran final dia baru muncul kepermukaan.

Kontrak impor LNG ini pun bisa menjadi mulus karena dengan mendadak juga Kementerian ESDM merevisi Peraturan Menteri (Permen) ESDM nomor 11/2017 tanggal 30 Januari 2017 yang baru sejagung umurnya menjadi Permen ESDM nomor 45/2017 pada 25 juli 2017 tentang Pemanfaatan Gas Bumi Untuk Pembangkit Listrik, karena di aturan ini pada Pasal 8 ayat 2 tertulis dalam hal PT PLN atau BUPTL tidak dapat gas bumi melalui pipa di pembangkit tenaga listrik (plant gate) dengan harga paling tinggi 14,5 persen dari harga ICP (Indonesian Crude Price) sebagaimana dimaksud pada ayat 1, maka PT PLN dan BUPTL (Badan Usaha Pembangkit Tenaga Listrik) dapat melakukan poin dua “dalam hal terhadap harga LNG domestik di plant gate sama dengan harga LNG impor, PT PLN wajib membeli LNG dari dalam negeri”. Artinya cukup PLN bisa membuktikan bisa mendapat harga impor lebih murah 1 cen dolar AS dari harga LNG dalam negeri.

Lucunya lagi diberbagai kesempatan Menko Kemaritiman mengeluarkan pernyataan kadang terkesan masih ragu atau ada hal yang ditutupi , seperti dia katakan pada 15 Agustus 2017 bahwa bahwa akan diproses tender dan dia tidak tau apa nama perusahaannya, namun berapa hari kemudian 21 Agsutus dia menyatakan bahwa “ini belum final, tapi tanda tangan nanti pada pertemuaan Indonesia Singapura, terus terang ini ada politik-politiknya, tapi biar kita efisien,” ujar Luhut ( 21/8/2017).

Sementara Direktur PLN selalu memberi keterangan tidak utuh dan membingungkan publik, pernah pada satu waktu mengatakan baru tahap penjajagan dan belum tentu juga harga LNG yang ditawarkan oleh perusahaan Singapore itu lebih murah, kemudian ada juga menyatakan bahwa PLN hanya menyewa infrastukturnya saja, sedangkan LNG dengan pola “swap” supaya efisien, bahkan pada kesempatan lain dia mengatakan bahwa PLN tidak ada rencana mengimpor LNG dalam waktu dekat dan sampai dengan tahun 2022 seperti dikatakan oleh Direktur Pengadan Strategis PLN Nicke Widyawati ( 8/9/2012). Artinya PLN sudah aman mendapat kepastian suplai gas untuk kebutuhan seluruh pembangkitnya yang menggunakan bahan energi gas, walaupun pada akhirnya dia mengakui telah menanda tangani MOU saja, bukan HOA.

Sejalan dengan pernyataan Direksi PLN, IGN Wiratmaja Puja ketika masih menjabat Dirjen Migas mengatakan bahwa berdasarkan neraca gas Kementerian ESDM yang akan direvisi atas kelurarnya produksi lapangan Jangkrik blok Muara Bakau dan Train 3 blok Tangguh kita tidak melakukan impor LNG sampai tahun 2020 , bahkan alasannya karena ada sekitar 16-18 kargo LNG belum terserap oleh pasar akan dialokasikan untuk kepentingan domestik, bahkan di tahun 2016 ada sekitar 66 kargo LNG tidak terserap, sehingga sebagian besar diekspor.

Sehingga tentu publik semakin bingung dengan sikap Menko Kemaritiman terus mendorong pihak PLN untuk merealisasikan kerjasama suplai LNG antara traders Singapura dengan pihak PLN dengan alasan harganya lebih murah, terkait adanya 18 kargo LNG bagian negara yang belum jelas terserap kemana.

Seharusnya ekses kargo LNG dari Blok Tangguh dan Blok Muara Bakau merupakan DMO yang harus dibeli PLN dengan harga minimal sama dengan harga impor LNG, artinya PLN membeli dengan harga MOPS.

Apalagi kalau dikaitkan dengan kebijakan Presiden Jokowi bahwa harga gas di hulu harus bisa murah dan di bawah USD 6 per MMBTU, agar bisa bersaing industri yang berbahan baku gas.

Padahal pada 12 November 2016 telah diadakan rapat koordinasi di Kantor Menko Perekonomian untuk menjalankan perintah Presiden, rapat tersebut dihadiri dari Kementerian ESDM, Kementerian Perindustrian, Kementerian BUMN, SKK MIgas, Pertamina dan PGN untuk membahas langkah efisiensi agar harga jual gas dibawah USD 6 per MMBTU, berbagai simulasi dilakukan, termasuk skenario menurunkan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) di hulu agar semua industri bisa memproduksi barangnya dengan harga murah dan bisa bersaing dengan bahan produksi impor, sehingga didapat harga FOB USD 4 per MMBTU adalah harga terbaik bagi 7 industri bisa bersaing, harga FOB ditambah biaya distribusi USD 1,5, transmisi USD 0,89, shipping USD 0,6 dan ragasifikasi USD 1-3 per MMBTU, dengan demikian diharapkan dampak berganda dari aktifitas itulah negara bisa mendapat banyak penerimaan dari hasil pajaknya.

Namun demikian seandainya memang benar bisa dibuktikan pada saat realisasinya dua tahun kemudian dari tanda tangan HOA ini PLN bisa membeli LNG impor lebih murah dari LNG dalam negeri, maka PLN dan Menko Kemaritiman perlu diberika tanda jasa oleh negara karena telah menguntungkan negara, dan sudah seharusnya Presiden dan DPR komisi VII dalam revisi UU Migas untuk menghapuskan SKK Migas dan BPH Migas, karena terbukti keberadaannya hanya menambah beban negara saja.

Hanya saja kontrak PLN dengan traders Singapore tidak dalam bentuk “long contract”, tetapi “spot deal” untuk melindungi PLN apabila dikemudian hari harga LNG naik seiring naiknya harga minyak mentah dunia.

Dan kepada Menteri ESDM Jonan bisa segera lempar handuk menyerah sebagai sikap kesatria dia telah gagal mengendalikan Kementerian ESDM selama ini, dan hanya bisa menyalahkan Kementerian BUMN akibat kerugian Pertamina Rp 12 triliun dalam menjalankan perintah lisan Presiden soal harga BBM sama diseluruh tanah air, dan penjualan BBM subsidi tertentu dan BBM Penugasan sesuai Perpres 191/2014, serta dia hanya rajin memberikan persetujuan atas rekomendasi ekspor mineral mentah sebanyak sekitar 10 juta metric ton yang mengancam program hilirisasi industri mineral logam berharga sesuai sesuai maksud isi UU Minerba nomor 4/2009.

Akan tetapi apabila sebaliknya harga impor LNG lebih mahal, maka Pak Menko dan Direksi PLN akan bernasib sama dengan direksi lama akan rajin mondar-mandir ke kantor penegak hukum. Artinya mafia migas tetap berjaya dengan selubung baju baru di balik revisi Permen ESDM. (*/ls)

*Penulis adalah Direktur Eksekutif Center off Energy and Resources Indonesia (CERI)

copy dari : swamedium.com