Babak Baru 4 BUMN – WIKA, JSMR, KRAS, PTPP

Posted on 30 August 2016. Filed under: Lain-lain | Tags: , |

DPR Setuju Pemerintah Ingin Jual Empat BUMN

Rabu, 24 Agustus 2016

BANGKAPOS.COM, JAKARTA- Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyetujui usulan Pemerintah memprivatisasi empat perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) lewat penerbitan saham baru atau rights issue.

Hal tersebut merupakan bagian dari proses realisasi penyertaan modal negara (PMN) di empat BUMN.

Keempat BUMN itu adalah PT Wijaya Karya (WIKA), PT Jasa Marga (JSMR), PT Krakatau Steel (KRAS) dan PT Pembangunan Perumahan (PTPP).

Dana yang akan disuntikkan negara ke keempat BUMN masing-masing adalah Rp 4 triliun, Rp 1,5 triliun, Rp 1,25 triliun dan Rp 2,25 triliun.

Bersamaan dengan PMN, sebagian saham baru BUMN ini diharapkan menarik dana dari publik.

Targetnya, WIKA mendapat total dana Rp 6,1 triliun, JSMR Rp 1,8 triliun, KRAS Rp 1,7 triliun, dan untuk PTPP sebesar Rp 4,4 triliun.

Wakil Ketua Komisi VI Dodi Reza Alex Noerdin, ada beberapa catatan yang harus dipenuhi atas persetujuan tersebut.

Pertama, PMN harus diprioritaskan pada program pemerintah.

Beberapa prgram prioritas yang akan didanai dari PMN ini antara lain, WIKA akan menggunakannya untuk pembangunan infrastruktur, begitu juga JSMR.

Krakatau Steel akan menggunakan dana untuk membangun pabrik dan pembangkit listrik. Sedangkan PTPP untuk membangun infrastruktur dan rusunami.

“Saya harap pemerintah bisa memastikan, dan mengawasi penggunaannya,” kata Dodi, Rabu (24/8/2016).

Sebagai catatan, penerbitan saham baru ini akan menggunakan skema Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) kepada pemerintah sebagai pemegang saham mayoritas.

Selain itu, dengan rights issue ini diharapkan persentase kepemilikan saham pemerintah tidak akan terdilusi.

Jumlah kepemilikan saham pemerintah di perusahaan-perusahaan tersebut saat ini yaitu, di WIKA sebesar 65%, JSMR sebesar 70%, KS sebesar 80% dan di PP sebesar 51%.

copy dari : bangka.tribunnews.com

 

Komisi VI DPR setujui privatisasi empat BUMN

Rabu, 24 Agustus 2016

Jakarta (ANTARA News) – Komisi VI DPR RI menyetujui privatisasi empat BUMN dengan mempertahankan kepemilikan pemerintah disertai penyertaan modal negara (PMN).

Keputusan yang ditetapkan dalam rapat kerja Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mewakili Menteri BUMN bersama Komisi VI DPR RI di Gedung DPR Jakarta, Rabu, dengan memberikan catatan minimal kepemilikan saham pada empat perusahaan yang melakukan privatisasi.

Syarat minimal kepemilikan saham pemerintah tersebut, yakni PT Wijaya Karya (Persero) Tbk sebesar 65,05 persen, PT Jasa Marga (Persero) Tbk 70 persen, PT Krakatau Steel (Persero) Tbk 80 persen, dan PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk dengan saham minimal 51 persen.

Sedangkan PMN yang diberikan kepada PT Wijaya Karya (Persero) Tbk sebesar Rp4 triliun, PT Jasa Marga (Persero) Tbk Rp1,25 triliun, PT Krakatau Steel (Persero) Tbk Rp1,5 triliun, dan PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk Rp2,25 triliun.

Penggunaan PMN tersebut diberikan catatan agar BUMN yang menerimanya mempergunakan untuk prioritas program pemerintah yang difokuskan pada pembangunan infrastruktur dan kedaulatan energi, kedaulatan pangan, dan program kelangsungan kredit usaha rakyat dan UMKM.

Penggunaan PMN juga dilakukan pengawasan dan audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) serta tidak boleh digunakan untuk program pembangunan kereta api cepat.

Komisi VI DPR RI juga meminta kepada Kementerian BUMN untuk memprioritaskan produk dalam negeri dan pekerja lokal, sinergi BUMN, dan kontraktor nasional dalam pengadaan barang dan jasa.

Kementerian BUMN juga diharuskan membuat laporan secara berkala kepada Komisi VI untuk melakukan pengawasan pelaksanaan PMN. BUMN yang menerima PMN juga diminta membuat “Business Plan”.

Komisi VI DPR juga akan membentuk Panja (Panitia Kerja) Pengawasan Pelaksanaan PMN 2016.

Pewarta: Aditya Ramadhan
Editor: Ruslan Burhani

copy dari : antaranews.com


Read Full Post | Make a Comment ( None so far )

Recently on Catatan Belajar…

Bikin Kebijakan Jangan Berlindung di Bawah Pernyataan Presiden

Posted on 30 August 2016. Filed under: Catatan Berita | Tags: , , , |

KPK Makin Lemah ?

Posted on 2 August 2016. Filed under: Lain-lain | Tags: , , |

Negara Diminta Meminta Maaf kepada Pemberontaknya ?

Posted on 21 July 2016. Filed under: Catatan Berita | Tags: , , , |

Singapura Gratiskan Pajak Dana WNI

Posted on 18 July 2016. Filed under: Catatan Berita | Tags: , , |

Liked it here?
Why not try sites on the blogroll...