Catatan PAI

Latar Belakang Istilah “Orang Indonesia Asli” Atau Pribumi

19 Maret 2017
–CATATAN PROF YUSRIL IHZA MAHENDRA–
Dilihat dari sudut sejarah ketatanegaraan, negara RI bukanlah penerus Majapahit, Sriwijaya atau lainnya, melainkan meneruskan “semi negara” Hindia Belanda. Karena itu aturan peralihan UUD 45 (sebelum amandemen) mengatakan bahwa segala badan negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku seblm diadakan yang baru menurut UUD ini.

Yang dimaksud peraturan yang ada dan langsung berlaku itu, baik dalam konsepsi maupun dalam kenyataan, bukanlah badan negara dan peraturan zaman Majapahit, Sriwijaya atau warisan penguasa militer Jepang, melainkan badan dan peraturan yang diwariskan oleh Pemerintah Hindia Belanda.

Adapun mengenai penduduk Indonesia, peraturan yang ada dan lembaga yang mengurus/menanganinya yang berlaku dan dipahami orang sejak zaman Hindia Belanda adalah peraturan dalam Pasal 163 IS (Indische Staatsregeling) yang membagi penduduk Indonesia (Hindia Belanda) dalam tiga golongan, yakni Golongan Eropa, Golongan Timur Asing (terutama Tionghoa dan Arab) dan Golongan “Inlander” atau pribumi atau “orang Indonesia asli” yang pada umumnya beragama Islam dan sebagian menganut agama Hindu, Buddha dan lainnya.

Orang Inlander atau pribumi yang beragama Kristen status mereka sama dengan golongan Eropa. Dalam hal kelahiran dan perkawinan, golongan Eropa dan Inlander (Pribumi) Kristen mereka tunduk pada Hukum Eropa (Burgerlijk Wetboek) dan lembaga yang mengurusinya adalah Burgerlijk Stand (Catatan Sipil).

Orang Tionghoa Kristen juga sama. Sementara bagi Inlander Muslim atau Hindu/Buddha tunduk pada hukum adat masing-masing dan tidak ada lembaga negara jajahan Hindia Belanda yang mengurusinya.

Status sosial, ekonomi dan hukum bagi ketiga golongan ini berbeda. Tiga golongan ini dapat dikatakan seperti urutan dari atas ke bawah. Tempat tinggal mereka di mana-mana juga beda. Kalau di Jakarta Golongan Eropa tinggal di Weltevreden (sekitar Lapangan Banteng), Mester Cornelis (Jatinegara, Polonia), sementara Golongan Timur Asing Tionghoa mendominasi daerah Pecinan Glodok. Sedangkan Inlander tinggal di pinggiran, Krukut, Klender, Condet, Cengkareng, dan sebagainya.

Ekonomi ketiga golongan ini jelas. Golongan Eropa paling makmur, Golongan Timur Asing lumayan kaya. Golongan Inlander atau pribumi adalah yang paling miskin di antara semua. Maka tak heran, jika golongan Inlander inilah yang ngotot ingin merdeka karena ketidakadilan dan diskriminasi yang mereka alami di zaman penjajahan.

Dengan latar belakang sejarah ketatanegaraan itu, kita dapat memahami maksud kata-kata dalam draf  UUD 45 pasal 6 ayat (1) yang mengatakan “Presiden Indonesia adalah orang Indonesia asli dan beragama Islam”. Kata “beragama Islam” dihapuskan pada tanggal 18 Agustus 45. Jadi syarat jadi Presiden adalah “orang Indonesia asli” yakni “Inlander” atau pribumi dengan merujuk kepada Ps 163 IS. Jadi bukan orang dari Golongan Eropa dan bukan pula dari Golongan Timur Asing.

Demikian pula pasal-pasal mengenai kewarganegaraan dalam draf pasal 26 yang mengatakan bahwa yang menjadi warganegara Indonesia adalah orang Indonesia asli dan orang-orang dari bangsa lain yang disahkan oleh UU menjadi warganegara.

Aturan-aturan yang diskriminatif yang dibuat oleh Pemerintah kolonial itulah yang menjadi latar belakang istilah “orang Indonesia asli” atau pribumi. Saya hanya mengingatkan kita semua agar jangan sekali kali melupakan sejarah.

-Penulis adalah Pakar Hukum Tata Negara-

copy dari : salam-online

Lain-lain

Yusril: Dahlan Iskan Bukan Pelaku Utama Mobil Listrik

 

K0232493dahlan-iskan780x390Kompas-Senin, 27 Februari 2017

Yusril Ihza Mahendra, Kuasa Hukum mantan Menteri BUMUN Dahlan Iskan menyatakan kliennya tersebut bukan pelaku utama terkait kasus dugaan korupsi pengadaan mobil listrik.

“Kami menolak penetapan tersangka Dahlan Iskan yang kami anggap tidak sah karena beliau itu sebenarnya bukan pelaku utama dalam kasus ini, beliau dinyatakan sebagai tersangka itu dikaitkan dengan Pak Dasep Ahmadi, sudah diputus oleh Mahkamah Agung dalam kasus mobil listrik,” kata Yusril.

Hal tersebut dikatakannya seusai menghadiri sidang praperadilan yang diajukan Dahlan Iskan sebagai pihak pemohon terhadap Kejaksaan Agung sebagai pihak termohon di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin (27/7/2017)/

Keberatan pertama yang diungkapkan Yusril adalah soal belum adanya salinan putusan Dasep Ahmadi. Dengan demikian seharusnya penetapan tersangka lain belum bisa dilakukan.

“Jadi yang ada itu dua lembar surat dari Mahkamah Agung berisi summary petikan bukan salinan dari kasus itu,” ucap Yusril.

Kedua, kata Yusril, telah terjadi perubahan hukum ketika Dasep Ahmadi didakwa ke pengadilan itu belum ada putusan Mahkamah Konstitusi yang mengubah secara fundamental delik korupsi dari delik formil jadi delik materil.

“Sekarang sudah jadi delik materil, karena itu dasar dakwaan bagi Pak Dasep tidak bisa dipakai untuk Pak Dahlan Iskan karena telah terjadi perubahan hukum,” ucap Yusril.

Sementara sidang perdana praperadilan Dahlan Iskan ditunda sampai Senin pekan depan dikarenakan pihak termohon dalam hal ini Kejaksaan Agung tidak hadir sampai pukul 13.00 WIB.

“Termohon belum hadir atau tidak mengutus perwakilan karena itu sidang kami tunda sampai minggu depan. Kami akan panggil lagi Kejaksaan Agung sebagai termohon, selanjutnya agar pemohon hadir kembali tanpa dipanggil lagi,” kata Hakim Tunggal Made Sutrisna yang memimpin sidang praperadilan Dahlan Iskan.

Terkait ketidakhadiran Kejaksaan Agung itu, Yusril mengatakan bahwa hal tersebut telah merugikan kliennya karena sidang praperadilan yang berjalan hanya satu minggu.

“Sidang praperadilan itu butuh waktu yang cepat, dalam waktu satu minggu saja hakim sudah putuskan. Ini ditunda sampai minggu depan kami berharap minggu depan Kejaksaan Agung jangan cari alasan tidak datang lagi,” kata Yusril.

Kasus mobil listrik

Sebelumnya, Penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (JAM Pidsus) menetapkan Dahlan Iskan sebagai tersangka pengadaan mobil listrik setelah menerima salinan putusan kasasi MA yang menghukum pihak swasta pengadaan mobil tersebut, Dasep Ahmadi.

Dasep Ahmadi merupakan Direktur PT Sarimas Ahmadi Pratama di tingkat pertama divonis 7 tahun penjara, denda Rp 200 juta subsider tiga bulan kurungan dan membayar uang pengganti sebesar Rp 17,1 miliar atau diganti hukuman 2 tahun penjara.

Mahkamah Agung menyebutkan dalam putusan kasasi Dasep Ahmadi bahwa pembuatan 16 mobil listrik itu tidak melalui tender sesuai ketentuan Kepres 54 Tahun 2010 tetapi dengan penunjukan langsung atas keputusan Dahlan Iskan selaku Menteri BUMN.

Proyek pembuatan mobil listrik itu dimaksudkan untuk dipamerkan dalam KTT APEC, dengan maksud menunjukkan bahwa Bangsa Indonesia telah mampu membuat mobil listrik, kendaraan ramah lingkungan.

Dalam pelaksanaannya, Dahlan menunjuk Dasep, Direktur PT Sarimas Ahmadi Pratama yang ternyata dalam pembuatan “prototype” menggunakan chasis dan transmisi mobil Hino serta mesin Toyota yang dimodifikasi tanpa rekomendasi ATPM.

Karena hanya disulap, proyek mobil listrik tersebut gagal dan menimbulkan kerugian keuangan negara hingga Rp17.118.818.181.

Bahkan MA menyebutkan Dahlan terlibat atau secara bersama-sama atas perbuatan yang dilakukan oleh Dasep Ahmadi tersebut.

copy dari : kompas.com

Catatan Berita

Dua Mantan Ketua MK Sependapat Ahok Diberhentikan Sementara

mantan-ketua-mk-gub-ahok-pasca-cuti

SELASA, 14 FEBRUARI 2017

TEMPO.CO, Jakarta – Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok terdakwa kasus penodaan agama, dan calon inkumben Gubernur DKI Jakarta setelah masa cuti kampanyenya berakhir, diangkat kembali menjadi Gubernur DKI Jakarta bertepatan memasuki masa tenang Pilkada DKI 2017, pada 11 Februari lalu.

Hal ini memicu beberapa pendapat baik praktisi hukum maupun politisi. Beberapa hari sebelum itu, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD mengingatkan, Presiden Joko Widodo dan ‎Menteri Dalam Negeri terancam melanggar konstitusi jika tak menonaktifkan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

“Seorang kepala daerah yang menjadi terdakwa, bukan menjadi tertuntut (tersangka) ya, itu diberhentikan sementara. Tidak ada pasal lain lagi yang bisa menafikan itu,” kata Mahfud di kantor Komisi Pemberantasan Korupsi, Kamis, 9 Februari 2017. Menurutnya, pemberhentian sementara Ahok itu sesuai dengan Undang-Undang Pemerintah Daerah Pasal 83 ayat 1.

Namun, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo memberikan kepastian bahwa Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok akan kembali menjadi Gubernur DKI Jakarta seusai masa cuti kampanyenya usai. Hal ini mengingat belum ada tuntutan dari jaksa terkait dengan kasus penodaan agama yang menjerat Ahok.

“Saya tunggu tuntutan jaksa resmi dulu,” ujar Mendagri Tjahjo di Istana Kepresidenan, Jumat, 10 Februari 2017.

Alasan tersebut ditanggapi pula mantan Ketua MK lainnya, Hamdan Zoelva. Kalau Mendagri beralasan belum ada tuntutan, menurut Hamdan Zoelva justru menjadi aneh. Menurutnya, karena pasal 83 UU Pemda tidak merujuk pada surat tuntutan jaksa tetapi dakwaan. “Antara tuntutan dengan dakwaan sangat beda. Seseorang didakwa atau menjadi terdakwa artinya saat perkaranya diajukan ke pengadilan, sedangkan tuntutan pidana, saat setelah semua sidang pemeriksaan bukti diselesaikan, kemudian jaksa mengajukan tuntutan pidana,” kata dia menjelaskan.

Hamdan Zoelva menambahkan, pemberhentian itu sementara sampai ada putusan pengadilan. “Jika putusan pengadilan negeri atau pengadilan tinggi membebaskannya, Ahok juga harus diaktifkan kembali. Tapi, jika sebaliknya tetap dalam statusnya diberhentikan sementara, sampai ada putusan yang berkekuatan hukum tetap,” katanya.

Mahfud berujar, Ahok bisa diaktifkan kembali sebagai gubernur saat masa cuti kampanye selesai sesuai dengan aturan pilkada. Namun, kata Mahfud, Presiden Jokowi melalui Menteri Dalam Negeri harus menonaktifkan Ahok kembali. Bila melewati 12 Februari 2017, Presiden telah melanggar konstitusi karena memberikan jabatan kepala daerah kepada seorang terdakwa.

Dalam sebuah wawancara dengan televisi swasta, Mahfud mengatakan, “Kalau pemerintah sayang sekali dengan Ahok ini, terbitkan saja Peratutan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu),” katanya. Presiden harus mengeluarkan Perpu, karena tak ada instrumen hukum lain yang bisa membenarkan Ahok menjadi gubernur kembali tanpa mencabut itu. “Presiden boleh mencabut pasal itu, misalnya degan hak subjektifnya, asalkan mau menanggung seluruh akibat politik dari pencabutan pasal itu,” kata Mahfud.

Mahfud pun mengingatkan konsekuensinya, bila tetap dilaksanakan. Maka, apapun keputusan yang dibuat Gubernur Basuki Tjahaja Purnama setelah diaktifkan kembali Mendagri, bisa tidak sah, dan akan lebih berat lagi konsekuensinya bila berkaitan dengan keuangan dan anggaran. “Bisa digugat sebagai tindakan korupsi,” katanya.

Namun pakar hukum tata negara, Refly Harun, beda pendapat. Menurutnya, Ahok tidak perlu diberhentikan sementara dari jabatannya meski berstatus terdakwa. “Tidak ada alasan menonaktifkan jika pendekatannya berdasarkan hukum an sich,” kata Refly, Jumat, 10 Februari 2017.

Namun, Refly mengemukakan, Ahok bisa saja dinonaktifkan jika pendekatannya politik yaitu dengan menggunakan perbedaan penafsiran dari Pasal 83 ayat 1. “Bisa dengan penafsiran tentang ancaman hukuman tadi atau poin perbuatan memecah belah persatuan,” kata dia.

Saat ini, Mendagri Tjahjo Kumolo masih menunggu fatma MA (Mahkamah Agung). Ia menemui Mahkamah Agung untuk berkonsultasi soal status penonaktifan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok setelah cuti kampanye, hari ini Selasa 14 Februari 2017. “Semua orang punya tafsir, maka dari itu kami minta kepada MA yang lebih fair,” kata Tjahjo, yang juga politikus senior PDI Perjuangan, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin 13 Februari 2017.

Di DPR, hak angket “Ahok Gate” terus bergulir yang dimotori fraksi dari Partai Gerindra, Demokrat, PKS, dan PAN.

copi dari : tempo.co

Catatan Berita

Yusril Ungkap Mata Rantai Pembunuhan Nasrudin Zulkarnaen 2009

yus-01

yus-02 beraninews – 15 Pebruari 2017

Ketidakadilan ini berawal dari amburadulnya Pemilu 2009 yang dimenangi SBY-Boediono. Yusril lantas mengungkap kasus IT KPU yang diusut KPK saat dipimpim Antasari Azhar. Namun ujungnya, Antasari malah dijebloskan ke penjara dengan tuduhan pembunuhan Nasrudin Zulkarnaen.

Yusril juga mengungkap KPK menjadi mandul ketika Bibit Samad Rianto-Chandra Hamzah dijadikan tersangka saat sedang mengusut kasus bailout Bank Century. Komjen Susno Duadji juga senasib.

Berikut tulisan yang dikirim mantan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Yusril Ihza Mahendra kepada Tribunnews.com:

Kalau kita membaca Pembukaan UUD 1945, kita akan menemukan kata-kata yang penuh makna, yakni negara yang kita bangun ini bertujuan untuk melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Dalam kerangka itulah, kita membentuk pemerintahan untuk menjalankan kekuasaan atas nama negara.

Kini, Pemerintahan SBY-Boediono baru menjalankan kekuasaan pemerintahan negara melalui Pemilu yang buruk di tahun 2009, setahun saja, sejak dilantik 20 Oktober 2009. Sejak awal, Pemilu yang buruk dengan manipulasi daftar pemilih, IT KPU yang amburadul dan dugaan  penggunaan dana bailout Bank Century untuk membiayai kampanye Pilpres SBY Boediono, sejak awal telah menyebabkan Pemerintah baru ini mengalami krisis kewibawaan.

Memang,  apa yang dikemukakan ini baru bersifat dugaan. Namun sikap defensif pemerintah dan kekuatan-kekuatan politik pendukungnya terhadap semua permasalahan diatas, secara politik justru semakin memreteli kewiwabaan Pemerintah.

Soal manipulasi data pemilih misalnya pernah menjadi angket di DPR yang lama. Namun DPR baru hasil Pemilu 2009 tidak meneruskan penyelidikannya, padahal menurut UU Angket, DPR baru berkewajiban meneruskan angket itu.

Negosiasi politik antar partai dalam penyusunan KIB II, nampaknya telah menenggelamkan kewajiban DPR baru untuk meneruskan hak angket itu. Penyelidikan terhadap amburadulnya IT KPU yang diduga kuat memainkan peranan besar dalam manipulasi Pemilu dan Pilpres, telah menelan korban dengan dijebloskannya Antasari Azhar ke dalam penjara dengan tuduhan yang mencengangkan, yang hingga kini tetap misteri.

Antasari tahu seluk beluk IT KPU dengan yang dibangun dengan biaya besar, termasuk tahu siapa rekanan yang memenangkan pengadaan peralatan IT itu. Dia baru saja berniat menyelidiki, belum apa-apa, tapi nasibnya keburu mengenaskan. Akhirnya rencana menyelidiki IT KPU kandas bersamaan dengan dijebloskannya Antasari ke dalam tahanan.

Bibit Samad Riyanto dan Chandra Hamzah lain lagi ceritanya. Niat mereka untuk menelusuri bailout Century menjadi kandas dengan isu yang sengaja ditimpakan kepada mereka, penyuapan. Sampai sekarang status Bibit dan Chandra masih tersangka. Surat Penghentian Penyidikan terhadap mereka telah ditolak pengadilan.  Kini kabarnya sedang diuapayakan Kasasi ke Mahkamah Agung.  KPK menjadi lumpuh dengan kasus yang menimpa tiga pimpinannya.

Sementara Susno Duadji yang mulai buka mulut hal-hal terkait dengan Century, dijebloskan ke dalam tahanan dengan tuduhan korupsi ketika menjadi Kapolda Jawa Barat.

Sejak itu, tiga institusi penegak hukum, KPK, Kepolisian dan Kejaksaan seolah menjadi berhadap-hadapan satu sama lain. Padahal, Presiden berkewajiban menjaga harmonisasi antara lembaga penegak hukum.

Konflik terbuka tiga lembaga ini akan berakibat merosotnya kewibaan aparatur penegak hukum. Kalau kewibawaan aparatur penegak hukum rusak, maka krisis kewibawaan akan makin melebar.

Rakyat tak percaya penegakan hukum dilakukan dengan niat yang tulus demi tegaknya hukum. Penegakan hukum hanyalah alat permainan untuk menutupi dan membela kepentingan. Negara akhirnya akan terjerumus kepada krisis kewibawaan yang kian dalam.

Dalam suasana krisis seperti itu, pemerintah masih berupaya untuk membangun citra memberantas korupsi. Namun upaya ini tak berhasil memulihkan citra itu, kendatipun bagi SBY, citra adalah Panglima!

Sejumlah kasus lama dibongkar-bongkar seperti kasus penyuapan sejumlah anggota DPR dalam pemilihan Miranda Gultom sebagai Deputi Senior Guberbur BI. Kasus Sisminbakum diangkat kembali, walau sejak awal awam pun tahu ada rekayasa dibalik semua itu.

Namun, kalau menyinggung bailout Century, segala upaya dilakukan agar mega skandal ini tidak terkuak, karena akan menohok substansi legalitas Pemilu 2009 dengan komposisi anggota DPR seperti sekarang, dan Pilpres 2009 yang dimenangkan SBY-Boediono.

IT KPU kini sudah hilang dari ingatan publik. Padahal, kalau ini terkuak, akan ketahuan juga bagaimana sesungguhnya rekayasa Pemilu 2009 dilakukan.

Apa yang dikemukakan di atas hanya dipahami oleh masyarakat kelas menengah  dan kelas atas. Masyarakat kelas bawah, walaupun mendengar berita, mungkin kurang mampu mencerna dan kurang menaruh perhatian tentang hal-hal yang tidak secara langsung mengenai kehidupan mereka.

Namun ketidakadilan tetap mereka rasakan, ketika pemerintah yang tengah mengalami krisis kewibawaan sibuk membela dan mempertahankan diri dengan membangun citra diri yang bagus dan aduhai, telah lalai mengantisipasi dan menyelesaikan hal-hal yang berpotensi menjadi konflik di kalangan masyarakat kelas bawah.

Pemerintah SBY tetap saja tak kunjung mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat yang terus terpinggirkan dalam kemiskinan yang makin dalam. Lapangan kerja dan lapangan berusaha begitu sulit dalam setahun terakhir ini, yang semakin mendorong meningkatnya kejahatan.

Rasa aman rakyat hilang, seiring dengan merosotnya kewibawaan Pemerintah. Konflik antar kelompok dalam masyarakat terjadi di mana-mana dengan aneka latar belakang isyu, etnik, agama, premanisme dan terorisme.

Rakyat yang jengkel mulai menyerbu kantor polisi yang menjadi simbol negara dalam melindungi bangsanya. Namun apa yang terjadi, polisi justru melipatgandakan kewaspadaan untuk melindungi diri sendiri dari ancaman teroris dan penjahat. Kalau aparat keamanan sibuk melindungi diri sendiri, bagaimana mungkin akan mampu  melindungi rakyat?

Ketika ketidakadilan makin meluas, negara seperti tidak hadir. Padahal negara berkewajiban melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia. Ketika wilayah negara diterobos oleh petugas negara lain, negara juga tidak menunjukkan ketegasan sikap.

Negara seakan tak hadir melindungi tumpah darah Indonesia dan membiarkan harga dirinya terinjak-injak. Sungguh tragis nasib bangsa dan negara yang dipimpin Presiden SBY-Boediono ini.

sumber: tribunnews.com
copy dari : beraninews.com

info link: tribunnews th 2010

Catatan Berita

Ketua MA Heran Mendagri Tak Bisa Selesaikan Masalah Status Ahok Sendiri

okezonenews

Selasa, 14 Februari 2017

Ketua Mahkamah Agung (MA) Hatta Ali mengaku heran dengan langkah Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo yang meminta fatwa lembaganya terkait dengan status Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang aktif kembali sebagai gubernur DKI setelah massa kampanye berakhir, meski berstatus terdakwa.

Hatta, yang baru kembali terpilih sebagai ketua MA untuk periode 2017-2022 itu menyebut, seharusnya lembaga yang dipimpin Tjahjo Kumolo itu bisa meredam sendiri gejolak atas aktifnya Ahok kembali menjadi orang nomor satu di Ibu Kota.

“Kalau untuk meredam ya bisa dari instansi yang bersangkutan menentukan sikap. Ya semestinya kementerian (Kemendagri) sendiri yang menentukan sikap. Sebab fatwa ya mau diikuti silahkan, kalau tidak diikuti silahkan,” kata Hatta di Gedung MA, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa (14/2/2017).

Tjahajo Kumolo diketahui sudah berkirim surat untuk meminta fatwa MA pagi hari tadi. Permintaan fatwa ke MA tersebut dilakukan setelah banyak muncul penolakan atas status Ahok tersebut. Terlebih banyak tafsir soal Pasal 83 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Hatta Ali mengungkapkan bahwa fatwa yang dikeluarkan oleh pihaknya tidak bersifat mengikat. Karena itu, menurut Hatta, fatwa tidak akan menyelesaikan permasalahan hukum mengenai status Ahok, yang kini menimbulkan rencana hak angket di DPR.

“Fatwa ketentuan tidak mengikat dan tidak harus mengikuti. Jadi toh tidak menyelesaikan,” ujarnya.

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tjahjo beralasan, pihaknya meminta fatwa MA terkait status Ahok yang kini menjadi polemik lantaran dinilai menyalahi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, semata-mata agar Presiden Joko Widodo tak disalahkan.

“Saya enggak mau masuk ke ranah politik. Ini kan masalah aturan, makanya saya minta fatwa MA ini. Karena saya enggak mau bapak presiden disalahkan,” ujarnya usai menyerahkan permohonan permintaan fatwa MA.

Politikus PDIP tersebut mengaku tak hanya meminta pendapat hukum mengenai Pasal 83 ayat (1) yang belakangan ramai diperbincangkan, akan tetapi ia meminta pendapat hukum kepada MA mengenai keseluruhan Undang-Undang Pemda.

“Bukan pasal. Pokoknya UU Pemda ada 2 pasal itu yang selama ini kami gunakan untuk ambil keputusan,” tandasnya.

(fas)

copy dari : okezone

Catatan Berita

Empat Fraksi Sepakat Gulirkan Hak Angket Terkait Pengaktifan Kembali Ahok Menjadi Gubernur DKI

hak-angket-2017

13 February 2017

Empat fraksi di DPR sepakat menggulirkan hak angket terkait status Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang aktif kembali sebagai Gubernur DKI Jakarta.

Empat fraksi itu adalah Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) , Fraksi Partai Demokrat, Fraksi Partai Gerindra, dan Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN).

Sikap Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo yang belum memberhentikan sementara Ahok dianggap bertentangan dengan aturan perundang-undangan dan mencederai Indonesia sebagai negara hukum.

“Fraksi PKS bersama Fraksi Partai Gerindra, Fraksi Partai Demokrat, dan Fraksi PAN resmi menggulirkan hak angket Dewan ini agar pemerintah bisa menjelaskan kepada publik tentang landasan hukum pengangkatan kembali Saudara Ahok sehingga jelas dan tidak ada kesimpangsiuran,” kata Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini, Senin (13/2/2017).

Pengangkatan Ahok dinilai cacat yuridis karena bertentangan dengan Pasal 83 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Adapun bunyi pasal tersebut adalah sebagai berikut:

1. Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah diberhentikan sementara tanpa melalui usulan DPRD karena didakwa melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat lima tahun, tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar, tindak pidana terhadap keamanan negara, dan/atau perbuatan lain yang dapat memecah belah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah yang menjadi terdakwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberhentikan sementara berdasarkan register perkara di pengadilan.

3. Pemberhentian sementara kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Presiden untuk gubernur dan/atau wakil gubernur serta oleh menteri untuk bupati dan/atau wakil bupati atau wali kota dan/atau wakil wali kota.

Sementara itu, Ahok didakwa Pasal 156 dan 156 a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang penodaan agama dengan hukuman penjara lima tahun dan empat tahun. Ia saat ini berstatus terdakwa. (Mon/SAS/HF)

copy dari : rri.co.id

Catatan Berita

Menkeu: Perubahan Status Freeport Harus Jamin Penerimaan

sri-mulyani-ttg-freeport
14 February 2017

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan perubahan status PT Freeport Indonesia dari kontrak karya (KK) menjadi izin usaha pertambangan khusus (IUPK) harus tetap menjamin adanya penerimaan bagi negara.

“Dalam UU Minerba, sudah diamanatkan bahwa bentuk apapun kerjasama antara pemerintah dengan para pengusaha, maka penerimaan pemerintah harus dijamin lebih baik,” kata Sri Mulyani di Jakarta, Senin (14/2/2017).

Sri Mulyani menjelaskan kepastian adanya penerimaan itu sangat penting bagi kepentingan Indonesia karena dana itu bisa bermanfaat untuk mendorong pembangunan ekonomi di daerah dan mengurangi kesenjangan.

“Penerimaan itu banyak sekali dimensinya, ada pajak, ada royalti, ada PBB, ada juga iuran yg lain dan juga dari sisi kewajiban mereka harus melakukan divestasi serta kewajiban membangun smelter,” katanya.

Namun, di sisi lain, pemerintah juga perlu memberikan kepastian berusaha serta jaminan tidak ada hambatan yang bisa mengganggu iklim investasi dan memberikan ketidakpastian bagi investor atas prospek ekonomi Indonesia.

“Kita juga perlu memberi kepastian kepada para pengusaha, sehingga mereka perlu untuk melakukan perencanaan. Karena mereka juga perusahaan public, jadi mereka harus bertanggung jawab pada shareholders,” kata Sri Mulyani.

Untuk itu, apapun bentuk kerja sama yang akan dipilih PT Freeport, Sri Mulyani menginginkan adanya kepastian terkait penerimaan negara dan kepastian bagi dunia usaha agar iklim investasi di Indonesia tetap terjaga.

“Kepastian bagi republik untuk mendapatkan hak yang lebih baik, dan kepastian bagi mereka supaya mereka bisa merencanakan investasi dalam jangka panjang dan jumlahnya signifikan, baik di pertambangan maupun di hilirnya,” ujarnya.

Sebelumnya, PT Freeport mengaku belum menemukan titik temu dengan pemerintah dalam hal ini Kementerian ESDM terkait peralihan IUPK dari rezim KK yang sudah berlangsung selama 50 tahun.

“Kami masih menunggu IUPK sementara sehingga bisa ekspor namun izin dari pemerintah belum keluar,” kata Juru bicara PT Freeport Indonesia Riza Pratama, usai Rapat Dengar Pendapat Umum di Komplek DPR Senayan, Kamis (9/2/2017).

Dengan demikian, hhingga saat ini produksi dari PT Freeport Indonesia masih terhambat akibat belum bisa melakukan ekspor.

Namun, Riza menegaskan bahwa PT Freeport Indonesia sudah berkomitmen untuk mengubah izin menjadi IUPK agar bisa melakukan ekspor, hanya saja prosesnya masih dibicarakan dengan pemerintah terkait adanya beberapa syarat yang belum ada titik temu. (Antara/AKS)

dicopy dari : rri.co.id